(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

BPK : minta Jokowi perbaiki laporan keuangan pemerintah

Muchdi
Muchdi

BPK  : minta Jokowi perbaiki laporan keuangan pemerintah

WinNetNews.com - Presiden Joko Widodo di pinta oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk memperbaiki laporan keuangan pemerintah tahun ini. Sebab, laporan keuangan pemerintah sepanjang 2009-2014 hanya mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Itu setingkat di bawah opini tertinggi, wajar tanpa pengecualian (WTP).

Laporan konsolidasi kementerian dan lembaga yang kami sebut laporan keuangan pemerintah pusat. "Ada beberapa masalah yang sifatnya masih materialistik, yang intinya adalah masih belum, masih di bawah standar

Ketua BPK Harry Azhar Azis di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/10), Mengatakan Tadi saya sampaikan ke bapak presiden mohon kepada seluruh kementerian dan lembaga mengingatkan terus supaya laporan keuangan tahun ini yang akan kami periksa di 2016 meningkat ke WTP.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaaan Semester (IHPS) I tahun ini, BPK masih menemukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan mencapai 51,12 persen. Pelanggaran itu bisa jadi lantaran kesengajaan, kelalaian, atau ketidakpahaman pengelola keuangan negara.

Dia juga mengatakan "Itu yang kami minta bapak presiden supaya paling tidak 2 kementerian yaitu Kemendagri dan Kemenkeu terus menerus melatih peningkatan capacity building. Tadi juga saya menyampaikan ke presiden, perkembangan tren positif di pemda itu salah satunya hasil kerja kementerian dalam negeri," .

Dalam IHPS I/2015, BPK menyampaikan sebanyak 24.169 rekomendasi yang nilainya mencapai Rp 15,66 triliun. Sementara yang baru ditindaklanjuti baru sebesar 24 persen.

"Presiden beberapa kali menyampaikan bahwa hasil temuan maupun rekomendasi BPK harus ditindak lanjuti pada tahun yang bersangkutan juga," tandasnya.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});