Brigjen Prasetijo Jadi Tersangka, Diduga Perintahkan Bakar Surat Jalan Djoko Tjandra
Foto: ANTARA

Brigjen Prasetijo Jadi Tersangka, Diduga Perintahkan Bakar Surat Jalan Djoko Tjandra

Selasa, 28 Jul 2020 | 09:30 | Anggara Putera Utama

Winnetnews.com -  Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Brigjen Pol Prasetijo Utomo (BJP PU) resmi ditetapkan menjadi tersangka terkait kasus pembuatan surat jalan Djoko Tjandra. Selain itu Brigjen Prasetijo juga diduga menghalangi upaya penyidikan dengan merusak atau menghilangkan barang bukti.

"Selanjutnya konstruksi hukum yang ketiga adalah terkait pelanggaran Pasal 221 ayat 1 kedua KUHP di mana yang bersangkutan telah menghalangi atau mempersukar penyidikan dengan menghancurkan dan menghilangkan sebagian barang bukti, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan beberapa saksi yang berkesesuaian di mana tersangka BJP PU sebagai pejabat Polri menyuruh Kompol Joni Andrianto untuk membakar surat yang telah dipergunakan dalam perjalanan oleh AK dan DST termasuk tentunya oleh yang bersangkutan," kata Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jaksel, Senin (27/7).

Brigjen Prasetijo juga menjadi tersangka dugaan pembuatan surat palsu yang membantu pelarian buron Djoko Tjandra. Atas tindakannya itu, Prasetijo dijerat dengan Pasal 263 KUHP ayat 1 dan ayat 2 juncto Pasal 55 ayat (1) e KUHP

"Dari hasil gelar tersebut, kami menetapkan status tersangka untuk BJP PU," kata Sigit.

Bareskrim Polri menyatakan kasus pemalsuan surat jalan buron Djoko Tjandra yang melibatkan Brigjen Prasetijo Utomo naik ke tahap penyidikan. Hal tersebut dinyatakan dalam surat pemberitahuan penyidikan (SPDP)

Surat penyidikan tersebut bernomor B/106.4a/VII/2020/Ditipidum dan diteken oleh Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo tertanggal 20 Juli 2020. Surat tersebut ditujukan kepada Jaksa Agung.

"Iya benar SPDP sudah keluar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, 421 KUHP dan atau 221 KUHP, yang diduga dilakukan oleh terlapor BJP PU dan kawan-kawan, yang terjadi pada 1 Juni hingga 19 Juni 2020 di Jakarta dan Pontianak," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan dalam keterangannya, Kamis (23/7).

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...