Buruh Banyak di-PHK karena Demo, Denny Siregar: Minta Kerja ke AHY!
Foto: detikcom

Buruh Banyak di-PHK karena Demo, Denny Siregar: Minta Kerja ke AHY!

Senin, 12 Okt 2020 | 12:10 | Anggara Putera Utama

Winnetnews.com -  Pegiat media sosial Denny Siregar menyentil Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurty Yudhoyono (AHY) terkait dengan ramainya pemberitaan sejumlah buruh kena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan karena sempat ikut demo tolak UU Cipta Kerja.

Ia menyebut agar buruh yang di PHK dapat meminta kerjaan terhadap AHY atau Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

“Coba minta kerja ke @AgusYudhoyono ma Said Iqbal, siapa tau mereka punya kerjaan yang sesuai dgn bidang kalian.. Bidang demo.” tulis Denny Siregar melalui akun Twitternya, (11/10).

Namun Denny tidak merincikan maksud di balik seruannya agar buruh minta kerjaan kepada AHY atau Said Iqbal. Hanya saja AHY bersama Partai Demokrat dalam isu UU Cipta Kerja bersikap berseberangan dengan pemerintah.

Dari sejumlah pihak bahkan Partai Demokrat dituding  sebagai dalang atau sponsor dari aksi demo tersebut. Atas tudingan tersebut, Partai Demokrat mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum.

Pihak Partai Demokrat mengaku tidak terima dengan tudingan yang menyebut aksi demonstrasi tolak Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja atau Ciptaker diinisiasi dan didanai Cikeas. Pernyataan tersebut dinilai fitnah yang mendiskreditkan Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Ossy Dermawan, mengatakan, pernyataan tersebut tak berdasar sehingga masuk kategori hoaks.

“Pernyataan aksi dan gerakan besar penolakan UU Ciptaker 8 Oktober 2020, diinisiasi dan didanai Partai Demokrat atau Cikeas adalah pernyataan fitnah dan hoaks serta tidak berdasar. Pernyataan tersebut juga melecehkan kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan, yang murni menyuarakan penolakan UU Ciptaker,” kata Ossy, dalam keterangannya, Jumat, (9/10).

Ossy menegaskan, apabila masih ada pihak yang melancarkan tudingan tak berdasar itu, maka Partai Demokrat akan mengambil tindakan tegas.“Jika ada pihak-pihak yang melancarkan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Partai Demokrat, maka kami akan menempuh jalur hukum,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, pemerintah baru saja mengesahkan Undang-undang (UU) Omnibus Law pada Senin (5/10/2020) kemarin. Keputusan tersebut pun mengundang penolakan dari buruh hingga mahasiswa.

Penolakan melalui aksi demonstrasi terjadi di beberapa tempat. Bahkan beberapa daerah terjadi kerusuhan.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...