Caleg Eks Koruptor Dirilis KPU, Warga Diimbau Jangan Pilih Mantan Maling

Fitri Rachmawati

Dipublikasikan 3 tahun yang lalu • Bacaan 2 Menit

Caleg Eks Koruptor Dirilis KPU, Warga Diimbau Jangan Pilih Mantan Maling

Winnetnews.com -Senior Pusat Studi Politik dan Keamanan atau PSPK Universitas Padjajaran Bandung, Idil Akbar berharap setelah KPU RI mengumumkan nama-nama  calon legislatif eks narapidana kasus korupsi, masyarakat tidak akan salah pilih calon yang akan mewakilinya di parlemen nanti.

 

“Rakyatlah yang akhirnya menentukan apakah caleg mantan koruptor ini masih layak atau tidak menjadi wakil rakyat. Awarness seperti inilah yang perlu dimunculkan, agar rakyat tidak salah memilih sekaligus bisa memilih mereka yang terbaik untuk menjadi wakil rakyat nantinya,” di Bandung, Rabu (30/01/2019).

 

Menurut Idil, langkah yang diambik KPU dengan mengumumkan calon legislatif mantan koruptor ke publik merupakan langkah positif sebagai bagian dari pendidikan politik kepada calon pemilih.

 

“Bagaimanapun KPU memiliki tanggung jawab moral menjaga integritas Pemilu, dimana salah satunya adalah menyampaikan kepada publik soal mereka yang pernah memiliki rekam jejak korupsi yang merupakan kejahatan besar selain kejahatan lain yang diperintahkan UU untuk diumumkan ke publik,” katanya.

 

Langkah ini jelas Idil, sudah menjadi perintah UU. Artinya KPU tidak melampaui kewenangannya. Sebab, sebetulnya soal penyampain ke publik tersebut menjadi kewajiban yang bersangkutan dan oleh partai politik yang mengusung.

 

“Tetapi, sejauh yang saya lihat hal itu (partai politik pengusung ataupun caleg eks narapidana yang mau menyampaikan dengan jujur memiliki rekam jejak mantan koruptur) masih belum atau sedikit dilakukan,” jelasnya.

 

Oleh karena itu terang Idil, KPU menjadi jembatan satu-satunya yang bisa dipercaya publik dalam menyampaikan situasi yang sebenarnya, dalam hal ini ihwal calon legislatif mantan koruptor sebagaimana diamanatkan UU.

 

Hak Publik Mendapatkan Informasi Caleg yang Akan Dipilihnya

 

Sebetulnya, langkah untuk meminta partai politik agar tidak mencalonkan calon legislatif mantan koruptor sudah pernah dilakukan. Bahkan KPU membuat PKPU yang mengatur soal tersebut. Ironisnya, langkah tersebut mendapatkan tantangan sekaligus tuntutan hukum.

 

“Terlepas dari upaya yang dilakukan tersebut, akhirnya dianulir. Namun, menurut saya, adalah hak publik untuk mendapatkan informasi mengenai siap saja caleg yang memiliki rekam jejak yang pernah terjeras kasus hukum berat. Seperti korupsi, narkoba dan kejahatan seksual pada anak,” katanya.

 

Oleh karena itu, langkah mengumumkan calon legislatif kepada publik adalah langkah positif yang patut diapresiasi oleh banyak pihak, terutama masyarkat yang menginginkan wakilnya benar-benar bersih dari rekam jejak tindak kejahatan korupsi , narkoba dan kejahatan seksual pada anak.

 

“Pasti ada pihak yang menanyakan apakah langkah ini akan efektif atau tidak membendung mantan koruptor untuk terpilih,” tanya Idil.

 

Menurut Idil, hal ini bukan soal efektif atau tidak untuk membendung mantan koruptor terpilih. Namun, lebih pada upaya agar publik mengetahui dan memahami bahwa ada diantara ribuan calon legislatif yang saat ini maju pernah terlibat dalam kejahatan besar, salah satunya tindak pidana korupsi.

 

“Memang, tidak dalam kapasitas KPU melarang publik untuk tidak memilih mereka, tetapi hanya menyampaukan saja bagaiman perintah UU, dan akhirnya akan kembali kepada rakyat sebagai pemilih,” tegas dia.

 

Kedepannya tambah Idil, KPU harus membuat aturan yang lebih tegas lagi agar setiap calon legislatif dan partai politik yang mengusung bisa membuka rekam jejak semua calon legislatifnya ke publik.

 

Share This Story

RELATED ARTICLE

Loading interface...