(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Cihuyyy Nih.. Ahok Bakal Hapus PBB di Jakarta

Rike
Rike

Cihuyyy Nih.. Ahok Bakal Hapus PBB di Jakarta
WinNetNews.com- Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur DKI Jakarta berinisiatif ingin hapuskan keberadaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di DKI Jakarta.

Menurut Ahok, pungutan PBB adalah kebijakan di zaman pemerintah kolonial Belanda yang diambil dari warga bawah jajahan mereka. Berdasarkan hal tersebut, Ahok pun tidak ingin kebijakan itu diikuti di masa sekarang. "Jadi kenapa ikuti Belanda. Rumah tinggal rakyat harusnya tidak perlu dikenakan pajak, pungut pajak harusnya ke orang asing, bukan ke rakyat sendiri," ucap Basuki seperti dikutip website resmi Pemda DKI Jakarta beritajakarta.com, Rabu (25/5).

Jikalau Basuki jadi menerapkannya, penghapusan PBB bakal dilakukan secara bertahap. Pertama, penghapusan PBB bakal dilakukan untuk rumah non perumahan atau klaster dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp 1 miliar."Ini sudah dilakukan, hari ini kami baru bisa hapus PBB rumah tinggal yang NJOP-nya di bawah Rp 1 miliar karena kita takut penghasilan tidak cukup buat bangun infrastruktur," terangnya.

Tetapi ia menyebutkan penghapusan ini bakal menurunkan target PAD tahun ini sebanyak 70 triliun rupiah. "Makanya kita akan hitung sekarang, makanya mulai tahun 2017 PAD pasti akan berkurang ya dong, kalau PBB kamu potong ya akan berkurang, maka dalam 2017 saya mulai meminta cara penyusunan anggaran versi baru lagi," terangnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/5).

Ahok tuturkan penyusunan anggaran nantinya bakal dilakukan dengan cara berbeda. Sebab satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus menyusun semua rencana kerja mereka, termasuk anggarannya. Namun mereka tak perlu memikirkan bagaimana anggaran untuk program itu bakal diperoleh. Menurut Ahok, pendanaan dapat dilakukan melalui kewajiban pengembang atau dari kontribusi tambahan reklamasi."Semua SKPD harus ikut isi RKPD-nya, uangnya berapa. Gak ada uang gak ada masalah. Nanti baru kita cari uangnya dari mana. Kalau kewajiban tambahan kontribusi tambahan cukup kita tinggal hitung," ungkapnya.

Dari berbagai sumber

Foto: http://www.beritajakarta.com/

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});