Skip to main content

Daerah Mulai Percepat Serapan Anggaran

Daerah Mulai Percepat Serapan Anggaran
Daerah Mulai Percepat Serapan Anggaran

DESAKAN Presiden Joko Widodo agar daerah mempercepat penyerapan anggaran yang dibarengi dengan pembentukan Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintahan, dan Pembangunan (TP4) oleh Kajaksaan Agung direspons positif. Sejumlah daerah bahkan langsung mencanangkan target percepatan penyerapan anggaran.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, misalnya, menargetkan menyerap APBD hingga 70%, dari total Rp23 triliun, pada akhir September 2015. Hingga akhir Juli, serapan APBD Jatim mencapai 50,26%, membuat Jatim sebagai provinsi dengan serapan anggaran tertinggi keempat nasional (lihat grafik).

"Semua anggaran terserap sesuai peruntukannya. Sudah on the track. Di kabupaten atau kota juga rata-rata serapannya di atas 46%. Kami sudah mengeluarkan surat edaran percepatan penyerapan anggaran ini," papar Gubernur Jatim Soekarwo, pekan lalu.

"Target Pakde Karwo (Soekarwo) penyerapan anggaran di Pemprov Jatim harus mencapai 70% pada triwulan III akhir September nanti," Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah Jatim, Budi Setiawan, menambahkan.

Percepatan penyerapan anggaran juga dilakukan Pemprov Jawa Barat, yang hingga akhir Juli 2015 baru mampu menyerap 25,5% anggaran, atau provinsi dengan penyerapan terendah keempat di Indonesia. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan hingga minggu ketiga Agustus 2015 APBD Jabar sudah terserap 40%. Itu berarti ada kenaikan penyerapan sangat signifikan, yakni 14,5% dalam kurun tiga pekan.

Untuk lebih mempercepat lagi penyerapan di Jabar, dalam waktu dekat Pemprov Jabar akan membuat kesepakatan tertulis bersama Kapolda Jabar dan Kajati Jabar agar jajaran kepolisian dan kejaksaan mengawal serta mengawasi proyek sejak mula. "Dengan begitu, jelas ketakutan mereka akan hilang," sambung dia.

Langkah agar pejabat di daerah tidak takut lagi mempercepat penyerapan anggaran dengan mengeluarkan surat edaran juga dilakukan oleh Pemprov Bangka Belitung, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Banten, dan DIY.

Pendampingan

Dalam pertemuan dengan para kepala daerah di Istana Bogor, pekan lalu, Presiden Jokowi menginstruksikan daerah segera mempercepat penyerapan anggaran demi mendongkrak perekonomian. Selama semester I 2015, pertumbuhan ekonomi hanya 4,7%, atau meleset dari target 5,1%. Dengan mempercepat penyerapan anggaran, ekonomi akan semakin tumbuh.

Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan realisasi belanja APBD per 31 Juli 2015 rata-rata baru 36,5%, dengan rincian APBD provinsi 39,2% dan kabupaten/kota 24,29%.

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengungkapkan salah satu penyebab mencolok dari rendahnya penyerapan karena ketakutan aparatur daerah diseret ke pidana saat melaksanakan kebijakan.

"Kenapa Riau rendah? Karena tiga gubernur bermasalah dengan hukum. Secara psikologis mereka khawatir. Banten juga begitu, realisasinya baru 30,2%," papar Reydonnyzar.

Namun, semua daerah menyambut positif kehadiran TP4. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony Spontana mengatakan tim akan memberikan pendampingan di pusat dan daerah, serta memastikan agar tidak terjadi pernyimpangan. "Salah satu bentuknya memberikan pendapat dan pertimbangan hukum dalam bentuk legal opinion," kata Tony, kemarin.

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top