Dampak Wabah Corona, KPU Resmi Tunda Tahapan Pilkada 2020
ilustrasi pemilu

Dampak Wabah Corona, KPU Resmi Tunda Tahapan Pilkada 2020

Senin, 23 Mar 2020 | 07:01 | Anggara Putera Utama

Winnetnews.com -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menunda tiga tahapan pelaksanaan Pilkada 2020. Hal itu terkait dengan pecegahan penyebaran virus corona (Covid-19). Dalam tiga tahapan tersebut, yang ditunda itu antara lain pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi bakal calon perseorangan rekrutmen PPDP, serta pencocok­an dan penelitian (coklit) data pemilih.

Menurut Komisioner KPU Viryan Aziz, penundaan ini hingga  waktu yang akan ditentukan kemudian. Mengenai pemungutan suara, pihaknya belum memutuskan apakah akan dilakukan penundaan.

Dilansir dari Mediaindonesia.com, dalam Surat KPU Nomor 8/2020 itu, menyatakan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam rangka pencegahan virus corona di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam pernyataan resmi tersebut yang dikeluarkan pada Sabtu (21/3), ditandatangani oleh Ketua KPU Arief Budiman, KPU RI meminta KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota agar segera mengambil langkah-langkah untuk menunda pelantikan panitia pemungutan suara (PPS).

Sementara di level kabupaten, KPU telah siap melaksanakan pelantikan PPS dan berdasarkan koordinasi dengan pihak berwenang dinyatakan bahwa daerah tersebut belum terdampak penyebaran corona, maka pelantikan PPS dapat dilanjutkan.

Dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa masa kerja PPS yang telah dilantik akan di­atur kemudian. menunda pelaksanaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan yang belum dilaksanakan, menunda pembentukan petugas pemutakhiran daftar pemilih, serta menunda pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan menindaklanjuti keputusan menerbitkan keputusan penetapan penundaan, setelah didahului koordinasi dengan Bawaslu setempat dan pihak-pihak terkait. 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung yang diambil KPU ini sebagai bentuk pemcegahan penyebaran virus corona.

“Kemendagri dapat memahami keputusan KPU ini. Perubahan jadwal tahapan tersebut berada di wilayah kewenangan KPU dan kita juga memahami alasan perubahan didasarkan atas pertimbangan objektif kondisi penyebaran Covid-19,” kata Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga.

Ia menambahkan, upaya pencegahan penyebaran virus corona juga berdampak pada beberapa program pemerintah. Tak bisa dihindari juga, Pilkada serentak 2020 pun harus berlawanan dengan arahan-arahan teknis terkait dengan pencegahan virus corona di masyarakat.

“Kemendagri akan berkoordinasi dengan KPU dalam kaitannya dengan perkembangan Covid-19,” tambahnya..

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...