(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Darmin Beberkan Persoalan Ekonomi RI Di Depan Mahasiswa UI

Rusmanto
Rusmanto

Darmin Beberkan Persoalan Ekonomi RI Di Depan Mahasiswa UI
WinNetNews.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution, memberikan kuliah umum bertema "Inklusi Keuangan" di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (9/11/2015). Dalam kuliah umum yang dihadiri oleh para mahasiswa UI itu, Darmin membeberkan berbagai permasalahan ekonomi Indonesia.

Darmin menuturkan bahwa sebenarnya ekonomi Indonesia mencapai puncaknya setelah diterjang krisis 1998 pada 2009-2011. Pada periode tersebut perekonomian Indonesia tumbuh hingga lebih dari 6%. Periode tersebut merupakan momen yang tepat untuk membangun sektor industri di dalam negeri, sayangnya dilewatkan begitu saja.

"Itu sebenarnya momen kita membangun industri, tapi arus tendensi pasar lebih kuat, yang terjadi yang masuk industri konsumsi yang tujuannya pasar dalam negeri," papar Darmin dalam kuliah umum di Kampus UI Depok, Senin (9/11/2015).

Sektor-sektor industri barang konsumsi yang berbahan baku impor ini membuat impor Indonesia makin tinggi. Apalagi barang konsumsi yang dihasilkan tidak untuk diekspor. Struktur industri Indonesia tetap lemah karena industri penghasil bahan baku dan barang modal tidak berkembang.

"Itu membuat kita makin lemah di sektor industri. Kita sangat sulit menghasilkan bahan baku dan barang modal. Kita praktis selalu berhenti di barang konsumsi, impor kita selalu meningkat lebih cepat dari kemampuan ekspor saat pertumbuhan meningkat," ujar Darmin.

Tapi Darmin menggarisbawahi, pemerintah pada saat itu bukannya sama sekali mengabaikan pengembangan industri bahan baku. Pada 2009 diterbitkan Undang Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang mendorong hilirisasi mineral di dalam negeri. Tetapi lagi-lagi hilirisasi gagal karena kelemahan dalam hal penyediaan infrastruktur.

"Pada periode itu pemerintah bukannya lupa dengan industri, kita coba mendorong hilirisasi. Kebetulan lahir UU Minerba. Pada waktu dia lahir, UU itu mengamanatkan pertambangan wajib mengolah hasil tambangnya di dalam negeri. Tapi hilirisasi perlu smelter , smelter perlu infrastruktur, perlu listrik, sayangnya itu yang kita nggak punya," ungkapnya.

Setelah menjelaskan kelemahan Indonesia di sektor industri, Darmin mengaitkannya dengan ketertinggalan Indonesia dalam hal infrastruktur. Kurangnya infrastruktur membuat pengembangan industri sulit. Masalah perizinan, lahan, dan anggaran merupakan penghambat utama pembangunan infrastruktur di Indonesia.

 

"Salah satu industri yang tidak berhasil kita bangun setelah 1998 adalah infrastruktur. Persoalan perizinan, pertanahan. Kita punya pemerintahan yang begitu tinggi menilai defisit APBN, kalau bisa seimbang. Akibatnya kita jadi negara yang saving -nya tidak cukup membiayai infrastruktur," ucapnya.

Akibat kelamahan di sektor industri dan infrastruktur ini, Indonesia begitu terpukul ketika terjadi perlambatan ekonomi dunia sejak 2012. Jika saja Indonesia punya sektor industri yang kuat, pelemahan ekonomi global yang membuat kurs rupiah terjun bebas bisa menjadi keuntungan. Sebab, pelemahan nilai mata uang akan memperkuat daya saing produk ekspor.

Tapi sayangnya pelemahan kurs rupiah tidak bisa dimanfaatkan karena Indonesia bukan negara berorientasi ekspor, struktur industrinya kurang kuat, pelemahan kurs rupiah justru membenamkan industri karena ketergantungan pada bahan baku impor.

"Itulah yang kita 4 tahun terakhir ini hadapi. Ekonomi dunia melambat, ekonomi kita juga melambat. Kita lemah di infrastruktur dan industri. Negara yang industrinya lemah, pada waktu terjadi gejolak dewasa ini, kita tidak mampu memanfaatkan pelemahan rupiah," Darmin menerangkan.

Di sisi lain, pelemahan ekonomi global membuat harga-harga komoditas jatuh. Padahal, Indonesia mengandalkan komoditas seperti batubara, sawit, karet, gas bumi, dan sebagainya untuk ekspor. Akibatnya transaksi berjalan Indonesia tertekan.

"Sejak 2012 super siklus berbalik, artinya harga produk pertambangan mulai menurun secara konsisten dan melahirkan defisit transaksi berjalan kita," tutur Darmin.

Karena itulah pemerintah kini berupaya membalikkan keadaan dengan berbagai paket kebijakan dan deregulasi. Diharapkan langkah-langkah tersebut bisa menyelamatkan perekonomian nasional dengan mendorong pertumbuhan ekonomi sampai 6% ke atas.

"Kita menghadapi perlambatan ekonomi dunia, kurs rupiah merosot, CAD ( Current Account Deficit ), bagaimana mencari jalan keluarnya, yaitu membuat bauran kebijakan. Kita perlu pertumbuhan 6% lebih supaya bisa menyerap tambahan angkatan kerja. Kalau tidak nanti pengangguran naik," tutupnya.

disadur dari detik

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});