Demonstran Hong Kong Kembali Tuntut Hapus UU Kamnas
Para aktivis pro demokrasi Hong Kong siap kembali turun ke jalan menuntut penghapusan Undang-Undang Keamanan Nasional (UU Kamnas) yang dapat membatasi kebebasan masyarakat. (Foto: Aljazeera)

Demonstran Hong Kong Kembali Tuntut Hapus UU Kamnas

Jumat, 22 Mei 2020 | 18:45 | Khalied Malvino

Winnetnews.com -  Sejumlah aktivis di Hong Kong menyerukan masyarakat agar berunjuk rasa melawan rencana Beijing dengan yang ingin memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional (UU Kamnas) di Hong Kong. 

Dilansir dari Tempo.co, Jum'at (22/5), undang-undang baru itu dikhawatirkan bisa menggerus kebebasan masyarakat Hong Kong melalui kekuatan militer dan rasa waswas.

“Ini momen yang bagus untuk kembali mulai berunjuk rasa,” kata Kay, 24 tahun, mahasiswa.

Rencana melakukan sebuah unjuk rasa bakal dilakukan di pusat keuangan Hong Kong pada Jum'at (22/5) tidak terwujud setelah seruan melakukan unjuk rasa hanya dilakukan oleh beberapa aktivis dan kepolisian anti-huru-hara dikerahkan ke beberapa jalan Kota Hong Kong.

Akan tetapi, seruan unjuk rasa kembali muncul agar dilakukan pada malam hari. Aktivis Joshua Wong berencana melakukan jumpa pers untuk mengumumkan seruan turun ke jalan pada Jum'at malam.

Beberapa saat sebelumnya dalam laporan tahunan di hadapan parlemen China, Perdana Menteri China, Li Keqiang mengatakan China akan mendirikan sebuah sistem hukum dan mekanisme penegakan hukum demi memastikan terwujudnya keamanan nasional di Hong Kong dan Makau, yang berstatus semi-otonomi. 

Sebuah rancangan atau draft yang sampai ke kantor berita Reuters memperlihatkan legislasi yang diusulkan untuk Hong Kong meminta wilayah itu segera menyelesaikan peraturan keamanan nasional di bawah konstitusi Hong Kong yang kecil dan undang-undang dasar.

Dalam dokumen itu disebutkan pula Undang-Undang Keamanan Nasional tersebut nantinya untuk menangani pemisahan diri, subversi, aktivitas terorisme, serta intervensi asing. Aturan hukum itu juga diharapkan bisa menjadi pelindung yurisdiksi pemerintah pusat serta otonomi Hong Kong.

Sebelumnya Presiden Amerika Serikat, Donald Trump memperingatkan Washington akan bersikap tegas jika Beijing meloloskan UU tersebut. 

Sedangkan Stephen Innes, Kepala Strategi Pasar Global, AxiCorp mengatakan, undang-undang keamanan itu bisa berpotensi membangkitkan kembali unjuk rasa pro demokrasi 2019 yang menjadi krisis terbesar bagi Hong Kong sejak diserahkan kembali oleh Inggris ke China pada 1997.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...