Dengan Aturan Baru, Dana Pensiun Bisa Cair Sebulan Setelah PHK

Dengan Aturan Baru, Dana Pensiun Bisa Cair Sebulan Setelah PHK

BALI - Pemerintah saat ini sedang merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT). Revisi tersebut akan mengubah mekanisme pencairan dana JHT untuk karyawan yang di-PHK ataupun sudah berhenti bekerja.

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, nantinya para karyawan yang merupakan peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang terkena PHK akan bisa mencairkan seluruh dana JHT miliknya hanya dalam waktu satu bulan.

"Isinya enggak ke mana-mana, sekedar memberikan pengecualian kepada pekerja yang kena PHK atau berhenti bekerja, dengan alasan apa saja termasuk mengundurkan diri untuk bisa mencairkan dana JHT sebulan setelah berhenti bekerja," tutur Hanif di Sofitel Hotel Nusa Dua, Bali, Rabu (19/8/2015).

Sementara untuk aturan bagi peserta aktif masih tetap sama. Dimana peserta BPJS Ketenagakerjaan hanya bisa mengambil dana JHT setelah 10 tahun bekerja dengan besaran 10 persen dan/atau 30 persen untuk keperluan perumahan. "Pokoknya berhenti bekerja dan PHK yang tidak kena aturan masa itu," pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masasya. Dirinya menyebut bahwa rencana revisi tersebut sudah memenuhi aspirasi tuntutan masyarakat.

"Ini adalah hal yang baru yang sebelumnya tidak ada. Terkait dengan aspirasi pekerja enggak ada isu lagi, segera akan diimplementasikan dalam waktu dekat," tutur Elvyn.

(cn)