Desa Fiktif ala Wamendes Jadi Sorotan Menkeu
Ilustrasi pemandangan di desa. [Foto: Jawapos.com]

Desa Fiktif ala Wamendes Jadi Sorotan Menkeu

Kamis, 7 Nov 2019 | 12:19 | Khalied Malvino

Winnetnews.com - Ramai diperbincangkan publik, bahkan menjadi sorotan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terkait desa fiktif yang disampaikan oleh Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi.

Sebelumnya, Budi Arie menyebutkan telah menemukan 15 desa fiktif. Sebagai gambaran, desa fiktif merupakan persoalan optimalisasi anggaran dana desa yang dinilai kurang efektif.

Mengutip potal berita online Kompas.com, Budi Arie menilai jumlah desa fiktif masih tak signifikan ketimbang jumlah total desa di Indonesia yang mencapai 74.954 desa.

"Persentasenya sangat kecil," ujar Budi Arie dalam keterangan pers, Rabu (6/11).

image0
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi
saat menjajal jembatan reot di Lebak, Banten. [Foto: Antara]

Menurutnya, ada kemungkinan munculnya desa fiktif ini dikarenakan persoalan administrasi.

Kemendes PDTT juga sudah berkoordinasi untuk melakukan pengecekan langsung terkait munculnya desa fiktif.

"Kami sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pengecekan lapangan. Kami akan merespons cepat soal ini," lanjut Budi.

Ia mengatakan, aparat hukum diharapkan dapat memproses adanya penyelewengan dana desa dengan munculnya desa fiktif tersebut.

Budi menambahkan, Kemendes PDTT akan memastikan bahwa uang rakyat melalui dana desa tersebut digunakan seutuhnya untuk kemajuan dan kemakmuran desa.

Pada kesempatan itu, Budi Arie yang melakukan kunjungan kerja di Majalengka juga memastikan bahwa di Jawa Barat tidak ada desa fiktif yang dimaksud.

image1
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. [Foto: Satuarah.com]

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kemunculan desa-desa baru imbas adanya kucuran dana desa.

Bahkan, berdasarkan laporan yang dia terima, banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun.

"Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer ajeg dari APBN sehingga sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya, hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa)," ujar Sri Mulyani di depan anggota Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (4/11).

Keberadaan aliran uang dana desa yang rutin dikucurkan ini, menurut Sri Mulyani, membuat pihak-pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan momentum dengan membentuk desa baru.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...