(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

DI Jakarta DPR Sibuk Minta Naik Gaji, Masyarakat Di Riau Kesulitan Masker

Rani
Rani

DI Jakarta DPR Sibuk Minta Naik Gaji, Masyarakat Di Riau Kesulitan Masker

Jakarta, wingamers - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan bahwa tidak hanya anggota DPR yang mendapatkan kenaikan tunjangan. Melainkan seluruh institusi juga mendapatkan kenaikan tunjangan tahun 2016 nanti.

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku telah menyetujui kenaikan beberapa tunjangan bagi seluruh anggota DPR dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Bendahara Negara ini hanya merestui sebagian kenaikan tunjangan dari usulan yang diajukan DPR.

Seperti diketahui, persetujuan Kemenkeu terhadap kenaikan tunjangan ini tertuang dalam surat bernomor No S-520/MK.02/2015. Dalam surat tersebut disebutkan pihak kemenkeu menyetujui usulan kenaikan anggaran, meski angkanya berada di bawah yang diusulkan parlemen.

Jenis uang tunjangan yang diusulkan untuk dinaikkan cukup beragam, di antaranya tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, hingga bantuan langganan listrik dan telepon. 3 parameter yang diambil terkait kenaikan tunjangan bagi setiap pejabat antara lain inflasi, parameter ekonomi dan daya beli masyarakat.

"Tunjangan gaji kehormatan dan jabatan itu kan setiap institusi disesuaikan, kami sudah konfirmasi ke Menteri Keuangan terkait kenaikan tunjangan itu dan ternyata tidak hanya DPR saja," kata Taufik Kurniawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/9).

Kemudian Taufik menambahkan, "Perlu diluruskan bagaimana direksi BUMN bisa gajinya selangit, belum lagi kalau BUMN merugi, nah itu kenapa masih tinggi, itu yang harus dicover, jangan sampai itu nanti jadi posisi membuat situasi jadi nggak logis, jangan sampai sekelas BUMN (gaji dan tunjangannya) di atas Presiden."

Kenaikan tunjangan yang diusulkan DPR dan tunjangan yang disetujui Kemenkeu:

1. Tunjangan kehormatan

a) Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 11.150.000, hanya disetujui 6.690.000

b) Wakil ketua: dari DPR mengusulkan Rp 10.750.000, hanya disetujui Rp 6.460.000

c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 9.300.000, hanya disetujui Rp 5.580.000

2. Tunjangan komunikasi intensif

a) Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 18.710.000, hanya disetujui Rp 16.468.000

b) Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 18.192.000, hanya disetujui Rp 16.009.000

c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 17.675.000, hanya disetujui Rp 15.554.000

3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan

a) Ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 7.000.000, hanya disetujui Rp 5.250.000

b) Wakil ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 6.000.000, hanya disetujui Rp 4.500.000

c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 5.000.000, hanya disetujui Rp 3.750.000

4. Bantuan Langganan listrik dan telepon

DPR mengusulkan Rp 11.000.000, hanya disetujui Rp 7.700.000

Angka yang terbilang fantastis bagi kalangan masyarakat menengah kebawah. Namun, yang paling penting untuk mendapatkan sorotan ketimbang rencana kenaikan gaji DPR dan direksi BUMN beserta instansi lainnya adalah masyarakat Riau yang terancam kesehatannya akibat kabut asap. Udara di Riau sudah sangat memprihatinkan, sementara masyarakat Riau kesulitan mendapatkan pasokan masker yang layak.

Darurat Asap Di Riau, Masyarakat kesulitan Masker

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman meminta Kementerian Kesehatan mengirimkan masker jenis N95 setelah ditetapkannya provinsi tersebut darurat pencemaran udara. Plt Gubernur Riau yang akrab disapa Andi tersebut meminta masyarakat untuk memahami bahwa saat ini ada enam provinsi yang mengalami kabut asap. Dirinya mengaku mengalami kesulitan untuk menyediakan masker jenis N95 dari Kementerian Kesehatan.

Riau saat ini telah ditetapkan Darurat Pencemaran Udara setelah dalam dua pekan terakhir kondisi udara di Bumi Lancang Kuning tersebut berstatus bahaya karena indeks standar pencemaran udara berada di atas 300 ISPU dari angka normal 50 PSI.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau mengatakan pihaknya telah berusaha menyampaikan ke pemerintah pusat agar segera mengirimkan 300 ribu masker jenis N95. Namun hingga saat ini masker tersebut masih belum diterima sementara masyarakat secara pribadi turut kesulitan untuk mendapatkan masker jenis tersebut. Di sejumlah apotek di Pekanbaru mayoritas mengaku tidak ada persediaan masker jenis N95.

Sebelumnya pakar kesehatan meminta pemerintah lebih gencar menyosialisasikan penggunaan masker penangkal asap yang benar karena masker tipis yang dibagikan pemerintah saat ini tidak aman.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});