Skip to main content

Diferensiasi Pajak Wujudkan Pemerataan

Diferensiasi Pajak Wujudkan Pemerataan
Diferensiasi Pajak Wujudkan Pemerataan

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakannya dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) tahun 2015 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, hari ini. pajak bisa menjadi instrumen untuk pemerataan.

Ia mengusulkan pajak korporasi (corporate tax) .Di daerah terbelakang lebih rendah dibandingkan rata-rata pajak nasional. Dengan perbedaan nominal pajak akan mendukung pengembangan wilayah di luar pulau Jawa melalui pengembangan bisnis korporasi.

Diferensiasi pajak sudah diaplikasikan di Thailand untuk mengembangkan daerah di Utara dibandingkan wilayah Selatan 'Negeri Gajah' tersebut.

Rizal mengungkapkan mahalnya ongkos distribusi produk menjadi alasan korporasi belum mengembangkan bisnis ke Indonesia Timur. "Kirim semen ke Papua, pulangnya kosong, akibatnya biaya angkut naik," ujarnya.

Oleh karena itu gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan poros maritim merupakan visi yang harus direalisasikan. Rencana tersebut harus didukung pengembangan wilayah.

Selain diferensiasi pajak, ia juga menyatakan belanja negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dialokasikan ke luar pulau Jawa untuk pembangunan infrastruktur, seperti pelabuhan dan bandar udara (bandara).

Untuk Pulau Jawa, pemerintah bisa melakukan kompetisi dari dalam maupun luar negeri. Seperti proyek kereta api kecepatan menengah (medium speed) yang pembiayaan dari non-APBN. Serta tanpa jaminan dari pemerintah bila proyek macet. Di samping menuntut local content (konten lokal).

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top