Disebut Sebagai Menteri Pemecah Rekor Beri Izin Terbanyak, Ini Tanggapan Zulkifli Hasan
Sumber : Istimewa

Disebut Sebagai Menteri Pemecah Rekor Beri Izin Terbanyak, Ini Tanggapan Zulkifli Hasan

Minggu, 25 Mar 2018 | 16:40 | Oky

Winnetnews.com - Greenomic Indonesia memaparkan data Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan periode 2009-2014, kini Ketua Umum PAN, memecahkan rekor sebagai menteri yang paling banyak memberikan izin-izin perkebunan kepada pelaku bisnis tertentu.

Zulkifli tercatat memberi izin, dengan luas 1,64 juta hektar, atau hampir 25 kali lipat luas DKI Jakarta.

Izin-izin perkebunan yang diterbitkan setara hampir 70 persen dari total luas izin perkebunan yang telah diberikan kepada para pebisnis selama periode 2004-2017.

Menanggapi temuan itu, Zulkifli mengungkap alasan mengeluarkan izin.

Dia menyadari temuan Greenomic itu disampaikan menanggapi pernyataan Amien Rais yang menyinggung pemerintahan Joko Widodo mengenai program pembagian sertifikat pemerintahan.

"Saya masih lihat datanya karena zaman itu yang paling penting waktu itu saya adalah hutan tanaman rakyat. Ini respon karena pak Amien toh," tutur Zulkifli, Jumat (23/3/2018).

Untuk hutan tanaman rakyat, dia mencanangkan sebanyak tiga juta. Namun, hanya berhasil membagi 1,3 juta.

Lalu, program itu diteruskan oleh pemerintahan Joko Widodo sebagai perhutanan sosial.

Selain itu, kata dia, pihaknya menginginkan terwujud swasembada gula, di mana tanah tidak ada lagi mencapai satu juta. Sebab, menurut dia tanah tersisa hanya tinggal di Papua.

"Dulu kami ada program 300 ribu atau 400 ribu itu untuk gula dan memperluas pertanian dan buming perkebunan pada waktu itu. tetapi setelah dicoba tidak mudah karena tanam gula hamanya di sana. Jadi hutan tanam gula tidak bisa," kata dia.

Namun, dia menilai, program-program itu tidak dapat dilanjutkan. Untuk lahan pertanian contohnya, tidak dapat dilanjutkan karena infrastruktur tidak ada.

Lalu tidak bisa lanjut juga karena orang-orangnya belum ada.

Sebelumnya, Amien memicu polemik dengan pernyataannya. Ia menyebut program pembagian sertifikat pemerintahan Jokowi hanya pembohongan. Nyatanya, menurut dia, 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...