Djan Faridz: Islah Yes, Muktamar No

Djan Faridz: Islah Yes, Muktamar No

Jumat, 29 Jan 2016 | 20:12 | Liani
WinNetNews.com - PPP kubu Djan Faridz mengusulkan agar upaya damai di tubuh partainya ditempuh tanpa muktamar. Kubu Djan ingin islah ditempuh dengan berpegang pada putusan Mahkamah Agung (MA).

"Kami menawarkan solusi, menggunakan pintu masuk muktamar Jakarta untuk islah, putusan MA untuk islah," kata Wakil Ketua Umum DPP PPP kubu Djan Faridz, Habil Marati, di kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jumat 29/1/2016).

"Jadi artinya, islah boleh, muktamar no. Muktamar no, islah yes, kocok ulang yes. Kocok ulangnya itu hanya kepada formatur muktamar Jakarta," jelasnya.

Habil memang menemui Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan hari ini terkait usulan islah tanpa muktamar. Ia ditemani Wakil Ketua DPP PPP kubu Djan lainnya, Fernita Darwis.

"Tapi kita belum bicara ketum, kita bicara dulu reposisi islah. Persoalan ketum itu, yang melegalkan kita pak Dzan Faridz kan. Tapi lagi-lagi dikembalikan ke formatur yang disupervisi senior," imbuh Habil.

Habil mengklaim Luhut menyambut baik usulan islah tanpa muktamar ini. Dia pun berharap Menkum HAM Yasonna Laoly akan melaksanakan putusan MA untuk mengesahkan kepengurusan hasil Muktamar Jakarta.

 

"Pak Luhut merespons dengan baik karena ini sangat efisien. Cepat bisa 3 jam selesai, dan tidak melanggar putusan MA. Itu luar biasa. Insya Allah ada solusi," ujar Habil.

"Saya kira pemerintah juga akan mendukung ini, karena menteri Yasonna pun tetap melaksanakan putusan MA dengan model peubahan baru yakni kocok ulang melalui formatur Jakarta," ungkapnya.

Habil menambahkan, salah satu alasan diusulkannya islah tanpa muktamar salah satunya untuk meredam konflik di level bawah.

"Metodologi kita itu menghindari muktamar islah. Kenapa? karena konflik di elite ini jangan dibawa ke bawah, akan jadi chaos. Oleh karena itu kita bawa diselesaikan di elite. non muktamar, islah, tapi legal," papar Habil.

Putusan kepengurusan PPP yang disebut-sebut Habil diketok olah majelis kasasi MA yang diketuai hakim agung Djafni Djamal dengan anggota hakim agung I Gusti Agung Simanatha dan hakim agung Soltoni Mohdally. Vonis ini diketok pada 2 November 2015.

"Menyatakan susunan kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta mengenai susunan personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bhakti Periode 2014 sampai 2019 Nomor 17 tanggal 7 November 2014 yang dibuat dihadapan H.Teddy Anwar, S.H., SpN. Notaris di Jakarta merupakan susunan kepengurusan PPP yang sah," demikian salah satu bunyi amar putusan MA.

Dilansir dari laman detik

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...