'DKI vs DPRD Bekasi' Kegaduhan Proyek Truk Sampah 400 Miliar

'DKI vs DPRD Bekasi' Kegaduhan Proyek Truk Sampah 400 Miliar

Jumat, 23 Okt 2015 | 17:24 | kontributor

WinNetNews.com - Anggota DPRD Kota Bekasi berencana memanggil Ahok terkait pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Alih-alih datang ke kota tetangga, Ahok justru naik pitam dan menganggap anggota DPRD Bekasi kekanak-kanakan. Gubernur DKI Jakarta Ahok menganggap bahwa kasus pengelolaan sampah di Bantargebang Bekasi sudah gawat dan tidak bisa ditoleransi lagi.

Menurutsaya ini sudah gawat. Dulu zaman Bang Yos (Sutiyoso) sampah dari DKI gak boleh masuk Bantargebang kan? Setelah diberikan ke PT Godang Tua Jaya , eh boleh terima. Kenapa uangnya APBD DKI gak dikasih ke Bekasi saja, kenapa mesti ke swasta," Kata Ahok (23/10/15).

Menurutnya sistem sewa truk sampah yang dilakukan Dinas Kebersihan DKI ke PT GTJ sangat merugikan pemerintah. Pasalnya, pemerintah harus terus mengeluarkan anggaran sebesar 400 miliar per tahun untuk biaya sewa truk pengangkut sampah dari Jakarta ke Bantargebang. Selain itu, Ahok juga mencurigai ada yang tidak beres dengan proyek yang telah beralangsung ini.

"Kita bayar Rp400 miliar per tahun cuma buang sampah ke Bantargebang. Setiap tahun duit kita melayang. Ini saya curiga kenapa mau bangun insinerator digugat? Ya, supaya setoran jalan terus dan saya mau putus kontrak," tutur Ahok.

"Saya mau tawarkan ke Bekasi, lebih baik Anda yang dapat duit sampah . Adil kan? Anda bisa menolong rakyat dapat uang resmi pula ke APBD. Bukan seperti sekarang," lanjutnya.

Menyikapi sikap arogan yang ditunjukan Ahok, Komisi A DPRD Kota Bekasi angkat bicara. Sekertaris Komisi A Solihin yang dilansir dari Liputan 6 mengatakan bahwa dsar pemanggilan DPRD Bekasi terhadap Ahok adalah MoU atau perjanjian kerja sama antar pemerintah terkait pengelolaan TPST Bantar Gebang. Pemanggilan itu juga untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap dari Ahok terkait kondisi pengelolaan Bantargebang selama ini.

Komisi A DPRD Kota Bekasi menyayangkan kegaduhan yang terjadi dengan Gubernur DKI Jakarta Basukia Tjahja Purnama atau Ahok terkait pemanfaatan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.

"Jangan frontal. Seharusnya Ahok tidak membuat kegaduhan di media," kata Solihin, Jumat (23/10/2015).

Selain itu Solihin juga mengatakan bahwa selama ini Pemprov DKI Jakarta tidak konsisten terhadap proyek pemanfaatan TPST Bantar Gebang tersebut. Rencana pemanggilan DPRD Kota Bekasi direspons Ahok dengan dingin. Ahok justru menganggap DPRD Kota Bekasi sombong karena berencana memanggil dirinya. Bahkan Ahok menantang DPRD Kota Bekasi menutup TPST Bantar Gebang.

"Kalau mau sok-sokan gitu, tutup saja Bantar Gebang. Supaya Jakarta penuh sampah. Ini jadi bencana nasional. Gue kirim tentara nganter sampah ke tempat lu di Bekasi," Kata Solihin yang dikutip dari Liputan 6.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...