'Dosa' Menteri BUMN Menurut PDI Perjuangan

'Dosa' Menteri BUMN Menurut PDI Perjuangan

WinNetNews.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partai berlambang banteng tak pernah mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Kata dia, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

Meski begitu, Hasto menilai Rini pantas didepak dari kursi Menteri BUMN karena gagal menjalankan tugas. Kata dia, kondisi BUMN yang seharusnya menjadi penopang penguatan fiskal malah menjadi beban bagi pemerintah saat ini.

"Rakyat harus berebut dengan BUMN untuk mendapatkan alokasi dana pembangunan, ini lah yang kami luruskan," kata Hasto dalam program Primetime News Metro TV, Senin (4/1/2016).

Masalah Rini tak hanya itu. Pansus Angket Pelindo II memberikan rekomendasi untuk mencopot Rini karena dinilai melanggar hukum. Rini diduga terlibat dalam perpanjangan kontrak PT Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) oleh mantan Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino.

"Pansus DPR menemnukan fakta-fakta hukum yang sangat kuat bahwa menteri BUMN melanggar UU terkait dengan perpanjangan kontrak JICT," kata dia.

Hasto menambahkan, permasalahan ini bukan hanya terkait penggantian menteri yang menjabat. Namun, bagaimana menjaga perekonomian negara.

"Bagi kami ini bukan soal pergantian menteri, ini persoalan bagaimana kedaulatan kita menjaga pelabuhan yang sangat strategis untuk menjaga perekonomian kita," tegas Hasto.