DPD Berhak Bahas RUU dan Susun Anggaran

DPD Berhak Bahas RUU dan Susun Anggaran

Jakarta, wingamers - Ketua MK, Arief Hidayat hari ini membacakan putusan perkara DPD di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (22/9). Sidang tersebut dihadiri Irman Gusman (Ketua DPD RI) serta sejumlah anggota DPD.

Dilansir dari situs liputan 6, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Uji materi ini diajukan oleh Ketua DPD Irman Gusman, Wakil Ketua DPD La Ode Ida, dan Wakil Ketua DPD Ratu Hemas.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ucap Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di ruang sidang utama Gedung MK, Jakarta, Selasa (22/9).

Salah satu yang‎ dikabulkan oleh MK adalah Pasal 71 huruf c UU MD3. MK menyatakan, pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat.

Dengan demikian, menurut Arief, DPD diikutsertakan dalam pembahasan rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya

Serta, lanjut Arief, perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.

Selain itu, Majelis Hakim Konstitusi juga memutuskan mengabulkan Pasal 166 ayat 2 di mana sesuai pada ayat 1 RUU beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR dan Presiden.