DPR : Akan Diatur Dalam Revisi UU Minerba Soal Divestasi

Muchdi
Muchdi

DPR : Akan Diatur Dalam Revisi UU Minerba Soal Divestasi

WinNetNews.com - Soal divestasi perusahaan tambang harus ada payung hukum yang lebih kuat dari sekadar Peraturan Pemerintah (PP). Alasan pertama, harus ada batasan-batasan soal divestasi, salah satunya terkait porsi pemerintah minimal 51 persen, hali ini di tuturkan oleh Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Satya Widya Yudha.

Prosentase seperti ini, kata Satya, saat ini belum ada di Undang-undang (UU) Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba.  “Ini merupakan hal yang akan kita koreksi di dalam revisi UU Minerba. Karena idealnya proses divestasi itu sampai dengan 51 persen. Mereka (pemerintah) mengaturnya di PP ataupun juga di Permennya. Kan, menurut saya tidak kuat.

Menurut Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Satya Widya Yudha, dijumpai seusai diskusi di Jakarta,lansiran Kompas, Sabtu (17/10/2015),lebih bagus soal divestasi itu diatur dalam kerangka undang-undang,”

Alasan kedua, Satya mengatakan, dengan diatur dalam payung hukum berupa UU, maka proses divestasi tidak akan berubah-ubah sesuai dengan pemerintahan yang sedang berkuasa. “Jadi, membuat kepastian buat industri, sebetulnya. Tapi, kalau (diatur) lewat PP, bisa berubah-ubah. Kalau ganti, pemerintahan bisa ganti lagi (aturan divestasinya),” kata Satya.

 

Satya mengatakan, revisi UU Minerba masuk ke program legislasi nasional (prolegnas) 2015. Adapun proses yang sudah dijalankan saat ini yakni penyusunan naskah akademik, yang di dalamnya sudah tertampung pandangan dari seluruh fraksi.

“Mudah-mudahan setelah selesai naskah akademik dan itu diparipurnakan, baru kita bisa menghitung kapan selesai. Yang jelas, tidak mungkin 2015,” ucap politisi Golkar itu.

Sementara itu, menanggapi rencana perubahan PP Nomor 77 tahun 2014, Satya menekankan yang penting perubahan PP bisa meningkatkan daya negosiasi pemerintah kepada industri. Akan tetapi, ketika ditanya kemungkinan revisi PP itu juga bakal mengakomodasi divestasi lewat IPO, Satya melontarkan kritik.

“Ya, berarti mereka (pemerintah) tidak tahu arti divestasi. Berarti dia tidak mengikuti UU Minerba,” ucap Satya.

Terakhir, Satya berharap pemerintah Joko Widodo bisa belajar dari kegagalan pemerintah Indonesia menangkap peluang divestasi, beberapa waktu lalu.

“Ini kesempatan dia (Jokowi) untuk mengevaluasi diri,” pungkas Satya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menyampaikan apabila disepakati divestasi PT Freeport Indonesia lewat IPO, maka perlu ada perubahan regulasi PP Nomor 77 tahun 2014.

"Saya sudah ngomong ke Menteri ESDM. Ya, kita masih harus cari cara supaya mereka masuk ke pasar modal," kata Bambang, Kamis (15/10/2015).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});