DPR Akan Perketat Aturan Keamanan

DPR Akan Perketat Aturan Keamanan

Selasa, 19 Jan 2016 | 14:54 | Liani
WinNetNews.com - DPR berencana merevisi aturan keamanan di lingkungan Kompleks Parlemen. Aksi teror di Jl MH Thamrin dijadikan alasan. Benarkah ini untuk mengantisipasi teror?

"Kebetulan sekarang ada peristiwa (Thamrin), ini memicu kita semua. Betul-betul diberikan warning bahwa Kompleks Parlemen jadi salah satu objek vital yang merupakan tanggung jawab Polri. Karena itu pengamanan di DPR masih sangat rawan," kata Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo kepada wartawan di ruang Baleg gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/1/2016).

Peraturan itu berjudul Peraturan DPR tentang Sistem Pengamanan Terpadu Kompleks Parlemen. Firman tak menampik bahwa peraturan ini kelanjutan dari wacana sebelumnya tentang polisi parlemen. Namun saat ini belum ditentukan apakah masih naskah yang sama.

"Di dalam menyusun peraturan, kita harus menjiwai sistem keamanan yang ideal karena ini gedung rakyat. Kita juga tak bisa tutup akses publik ke sini, tapi perlu ada keterjaminan keamanan," terang politisi Golkar itu.

"Jangan sampai rakyat mau ketemu wakilnya terjadi sesuatu. Sekarang kita tidak bisa duga kapan peristiwa itu terjadi, siapa pelakunya. Kita harus antisipasi kemungkinan itu di kemudan hari," imbuhnya.

Firman menjelaskan, landasan lain soal peraturan ini merujuk pada perubahan sistem pengamanan objek vital dalam Keppres tahun 20014. Dalam aturan yang lama, tanggung jawab keamanan DPR dada di TNI, dan kini beralih ke Polri.

"Konsep sudah ada, makanya kita perbaiki. Sistem keamanan kita sudah jalan, tapi menurut pandangan yang punya otoritas yaitu Polri, di sini jauh di bawah standar," kata Firman.

"Kalau seandainya ada orang dengan maksud baik jadi korban, yang disalahkan DPR. Kok lengah? DPR jadi serba salah," imbuhnya.

Meski soal terorisme dijadikan alasan, namun keributan di DPR terkait dengan penggeledahan yang dilakukan KPK juga jadi perhatian. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah protes keras terhadap penggeledahan itu. DPR pun berencana memanggil pimpinan KPK dan Kapolri terkait penggeledahan itu.

Mungkinkah aturan keamanan baru ini juga akan berdampak pada penggeledahan di DPR?

Dilansir dari laman detik 

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...