DPR Bisa Usut Pelindo Dengan Pansus

DPR Bisa Usut Pelindo Dengan Pansus

WinNetNews.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto, menilai sebaiknya pemerintah menjalankan semua rekomendasi hasil kerja Pansus Pelindo II DPR RI yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu.

"Seyogyanya dijalankan," kata Agus, Selasa (22/12).

Menurut dia, apabila pemerintah tidak melaksanakan rekomendasi itu, maka bisa saja Pansus Pelindo II bekerja lagi dan memberi peringatan lanjutan. Bahkan bisa terjadi parlemen memaksa pemerintah.

"Misalnya menggunakan hak menyatakan pendapat dan sebagainya," kata Agus.

Agus mengaku berusaha memahami apa yang membuat pemerintah belum bisa bereaksi terhadap rekomendasi Pansus. Kata Agus, mungkin pemerintah belum melaksanakannya karena toh Pansus Pelindo II belum menyampaikan laporan akhir semua penyelidikannya terkait kasus di perusahaan BUMN kepelabuhanan itu.

"Memang belum final report," kata politikus Partai Demokrat itu.

Ada beberapa poin kesimpulan rapat paripurna DPR RI 17 Desember 2015 yang didasarkan hasil laporan penyelidikan Pansus Pelindo II. Diantaranya adalah dibatalkannya kontrak perpanjangan Terminal Peti Kemas Jakarta (JUCT) antara Pelindo II dan Hutchinson Port Holding, pengembalian status karyawan yang dipecat karena mengkritisi perpanjangan dimaksud, hingga merekomendasikan kepada Presiden RI pemberhentian Menteri BUMN Rini Sumarno dan Dirut Pelindo II RJ Lino

(seperti dilansir BeritaSatu)