DPR Tegaskan PLN Tidak Punya Wewenang Naikkan Tarif Listrik
Foto: Bisnis.com

DPR Tegaskan PLN Tidak Punya Wewenang Naikkan Tarif Listrik

Rabu, 10 Jun 2020 | 13:06 | Anggara Putera Utama

Winnetnews.com -  Anggota Komisi VI DPR Rafli Kande mengingatkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN supaya tidak semena-mena menaikkan tarif listrik di tengah pandemi Covid-19.

Menurutnya, selain PLN tidak memiliki kewenangan, ia juga menegaskan akan ada sanksi dan langkah hukum yang akan diterima PLN jika itu terbukti menaikkan tarif.

"PLN tidak punya wewenang menaikkan tarif, sudah ada UU yang diterbitkan pemerintah melalui Kementerian ESDM. Jadi jika benar PLN naikkan tarif, itu melanggar UU dan melanggar peraturan dan bisa dipidana bila menaikkan tarif," katanya dihubungi dikutip dari Tagar.id, Selasa, 9 Juni 2020.

Raffli kemudian meminta PLN tidak bermain-main dengan tarif. Pasalnya, saat ini masyarakat Indonesia sedang mengalami kesusahan akibat wabah Covid-19.

"Jangan main-main dengan tarif di tengah rakyat lagi susah jiwa karena kecemasan Covid-19 dan ekonomi lagi sulit. Puluhan juta rakyat protes dan jadi saksi jika kenaikan tarif diam-diam dan ini zalim," ujarnya.

Dia menuturkan, melalui Undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 18 ada delapan item yang tidak boleh tercantum dalam setiap perjanjian baku.

Tidak hanya itu, melalui Peraturan Menteri ESDM nomor 31 dan 33 Tahun 2014 telah menetapkan tarif baru untuk tahun 2015. Lantas, tidak ada kewenangan PLN untuk menaikkan tarif tersebut.

"Kita pertegaskan jika benar ada kenaikan tarif itu pelanggaran besar," kata dia.

Selanjutnya, jika kenaikan terbukti dilakukan maka Komisi VI akan segera memanggil PLN untuk mempertanggungjawabkan hal itu.

"Jika kenaikan ini terbukti dan benar bukan karena kelebihan pemakaian perlu kita panggil PLN untuk mendapat penjelasan," ucap Anggota Komisi VI DPR Rafli Kande. 

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...