Skip to main content

DPR Usul Hak Imunitas Anggota Dewan Direvisi

ilustrasi
ilustrasi

WinNetNews.com - Fraksi di DPR ingin adanya penguatan dan penegasan definisi dari hak imunitas anggota dewan dalam revisi Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Banyaknya masukan dari sejumlah fraksi tersebut membuat pembahasan revisi UU MD3 tersebut terancam molor.

Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi PAN, Yandri Susanto, mengungkapkan ada usulan hak imunitas dari salah satu fraksi untuk diakomodasi di RUU MD3. Namun, saat ditanyakan lebih lanjut, Yandri enggan bicara banyak. “Mungkin masalah prosedur penguatan saja, seperti pemeriksaan dan pencekalan,” imbuhnya.

Fraksi PAN sendiri belum memiliki sikap atas ide itu karena masih menunggu usulan resmi. “Draf itu belum kita terima. Baru dimunculkan tadi. Saya minta drafnya dulu,” kata Yandri yang juga Sekretaris Fraksi PAN itu.

Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, mengakui adanya usulan hak imunitas itu dari Fraksi Partai Golkar. Sama dengan Yandri, pihaknya tidak bicara banyak soal usulan tersebut. “Itu wewenang anggota dewan, mungkin perlu penjelasan hak imunitas itu seperti apa. Itu nanti dijelaskan UU MD3 ini,” terangnya.

Kemarin, Baleg sedianya kembali melanjutkan pembahasan revisi UU MD3. Rapat yang molor 1 jam itu sempat berlangsung tertutup, tetapi tak berapa lama Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyatakan rapat ditunda.

Supratman mengatakan rapat yang dilaksanakan hari ini seharusnya beragendakan penyampaian draf usulan tambahan dari fraksi-fraksi yang ingin menambah dua kursi pimpinan MPR dan DPR menjadi tujuh, juga penambahan kursi pimpinan DPD.

“Tadi yang datang Pak Dirjen. Dia tidak bisa memutuskan, jadi harus konsultasi dulu dengan Menteri Hukum dan HAM dan Mendagri. Pak Menteri konsultasi dengan Presiden. Setelah itu tergantung pemerintah, siapnya kapan untuk beri jawaban soal itu,” ujar Supratman.

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top