DPR Usul Kampanye Pilkada 2020 Via Medsos
Foto: Tribunnews

DPR Usul Kampanye Pilkada 2020 Via Medsos

Selasa, 17 Mar 2020 | 10:03 | Khalied Malvino

Winnetnews.com - Penyebaran virus corona semakin meluas, semula berasal dari Kota Wuhan, China, kini sudah menjangkit 155 negara, tak terkecuali Indonesia. Pandemik Covid-19 ini disinyalir kuat akan menggangu penyelenggaraan Pilkada 2020 yang digelar 270 daerah secara serentak.

Tak pelak pandemik virus corona menjadi tugas utama pemerintah saat ini, apalagi dalam menjelang Pilkada 2020 yang digelar September 2020. Secara otomatis, kampanye yang akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan akan beralih dari kampanye fisik ke kampanye media sosial, dengan catatan jika Covid-19 masih merebak di Indonesia.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mendorong pemerintah mengkaji skema baru kampanye media sosial jika Pilkada 2020 tetap digelar di tengah wabah pandemik yang membuat masyarakat semakin phobia berinteraksi sosial.

"Pemerintah perlu mengkaji pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah menjalarnya wabah pandemik virus corona, apakah pelaksanaan Pikada 2020 diundur atau tetap sesuai agenda yang sudah disepakati," kata dia, melalui keterangan tertulis, seperti dikutip CNNIndonesia.com, Senin (16/3).

Jika Pilkada 2020 masih tetap dilaksanakan seperti jadwal yang ditentukan, Dasco meminta pemerintah merumuskan skema baru.

Dia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pemantau pemilu merumuskan Pilkada 2020 yang mengurangi konsentrasi massa, khususnya di daerah yang menyelenggarakan Pilkada.

Menurut anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra ini, salah satu hal yang bisa ditempuh yakni membuat aturan kampanye tanpa tatap muka untuk menangkal penyebaran virus corona.

"Kami (DPR) menilai langkah antisipatif dengan membuat model kampanye via media sosial. Penyebaran gagasan, program, dan janji kampanye sementara dilakukan lewat media massa atau platform lain yang tak memerlukan tatap muka langsung," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan 117 kasus Virus Corona hingga Minggu (15/3). Merespons hal itu, KPU menggelar rapat pleno guna melakukan modifikasi terhadap proses Pilkada 2020.

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi menyebut, pihaknya mempertimbangkan untuk mengubah skema pendaftaran calon. Sementara, terkait opsi memundurkan Pilkada 2020, Pramono menyebut KPU belum ada pembahasan ke arah sana.

"Karena verifikasi faktual ini sifatnya masif, maka kami ingin memastikan agar proses tersebut tidak menjadi medium penyebaran wabah corona ini. Nah, berbagai hal teknis tersebut yang akan kita bahas dalam pleno kita hari ini," ujar Pramono.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...