DPR Usulkan Pengampunan Bagi Para Koruptor

DPR Usulkan Pengampunan Bagi Para Koruptor

WinNetNews.com - Rancangan Undang-Undang pengampunan bagi tersangka tindak pidana korupsi sedang direncanakan oleh DPR. Koruptor akan bisa diampuni kejahatannya dengan syarat uang hasil korupsi itu dikembalikan lagi pada negara. RUU yang dimaksud RUU Pengampunan Nasional.

image0

Ilustrasi koruptor musuh bersama (WinGamers/micecartoon)

Melalui RUU ini diusulkan para pelaku tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi mendapat pengampunan oleh negara. Nantinya para koruptor akan dihukum jika mengajukan permohonan pengampunan dan menyerahkan uang tebusan paling sedikit 3 persen dari jumlah harta kekayaan yang mereka miliki.

RUU pengampunan Nasional diajukan oleh 33 anggota DPR dari fraksi partai Gerinda, Golkar, PDI-P, PPP, PKB, pada Selasa (6/10). Para wakil rakyat tersebut mengusulkan agar RUU pengampunan Nasional menjadi RUU Prioritas Program Legislasi Nasional (Polegnas) di tahun 2015. Padahal RUU ini merupakan RUU baru yng belum pernah dibicarakan dan direncanakan sebelumnya dalam Prolegnas 2015 dan Prolegnas 2015-2019.

Baca juga artikel: KPK Jadi Paling Terpercaya, DPR Sebaliknya

WinGamers melansir dari detikcom "Yang hasil korupsi, pelarian modal, pengemplang pajak, uangnya dilaporkan kepada otoroitas keuangan dan otoritas fiskal dan dimasukkan ke Indonesia. Maka nanti diampuni," kata anggota Baleg dari PDIP Hendrawan Supratikno, Rabu (7/10/2015).

RUU ini sedang diproses di Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk bisa masuk Program Legislasi Nasional 2015-2019.

Baca juga artikel: PDI-P Ingin KPK Segera Dibubarkan

Hendrawan menyatakan, RUU tersebut tak memandang dari mana asal-usul kejahatan uang tersebut. Namun demikian yang menjadi tujuan utama adalah agar uang tersebut bisa kembali ke negara. Namun bukankah itu merupakan tindak pidana yang perlu dihukum?

"Ini upaya meniadakan tuntutan pidananya. Sekarang kita mau bersikukuh menjadi malaikat atau menerima uang itu? Kalau kita bersikukuh menjadi malaikat, negara lain bertepuk tangan, nanti luar negeri mempersilakan setan-setan datang ke Singapura untuk menyimpang uangnya," kata Hendrawan.

Baca juga artikel: Draf RUU Tentang Revisi UU KPK

Bila nanti uang dari luar negeri bisa didapatkan, maka itu bisa mengurangi desakan untuk berhutang luar negeri. Pengampunan pajak seperti ini harus dilakukan agar para koruptor mau mengembalikan uangnya ke negara. Bila tidak diampuni, mereka tak akan mau mengembalikan uangnya.

"Kalau tidak diampuni, mereka akan terus bergentayangan di luar negeri," kata Hendrawan.

Pajak yang menarik (tak kelewat membebani) akan dikenakan untuk para pelaku tindak pidana yang mengembalikan uangnya ke negara.

Namun tak semua dana hasil kejahatan bisa dikenakan pengampunan bila uangnya dikembalikan ke negara. Pengecualian dikenakan kepada dana terkait kejahatan terorisme, human traficking, dan kejahatan narkoba.