DPT Dinilai Jadi Biang Kerok, Pilkada 2020 Rawan Kecurangan
Foto: Viva.co.id

DPT Dinilai Jadi Biang Kerok, Pilkada 2020 Rawan Kecurangan

Senin, 2 Mar 2020 | 10:42 | Khalied Malvino

Winnetnews.com -  Setiap digelarnya kontestasi politik lima tahunan, baik itu Pilpres, Pilkada, ataupun Pileg, potensi Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi sumber masalah. Akibatnya, kecurangan kerap kali terjadi karena lemahnya penyelenggaraan Pemilu.

Terlebih lagi, di tahun 2020 merupakan tahun politik karena 270 daerah bakal menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik itu di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi. Bahkan diprediksi terdapat beberapa daerah yang dinilai rawan jelang Pilkada 2020.

Diberitakan Tribunnews.com, Minggu (1/3/2020), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Banten memastikan tiap warga Banten bisa menggunakan hak konstitusinya yang menjadi persoalan tiap lima tahun sekali ini.

Ketua KPU Banten, Wahyul Furqon menjelaskan, salah satu upaya untuk memastikan adanya pemberian hak tersebut adalah melalu adanya PPK di setiap kecamatan. Hal itu dilakukan untuk membantu keberlangsungan Pilkada 2020.

"Ada beberapa kali persoalan yang jadi ganjalan dalam proses pemilihan. Dengan begitu diharapkan ganjalan tersebut bisa diatasi dan dihadapi oleh PPK," ujar Wahyu dalam pelantikan PPK se-Kota Tangsel di Hotel Mercure, Serpong, Minggu (1/3/2020).

Menurutnya seluruh PPK dipercaya sudah memiliki bekal untuk memiliki bahan untuk pengelolaan penerapan tahapan. Salah satunya adalah hasil evaluasi masalah yang kerap terjadi pada proses Pemilu dan Pilkada.

Salah satu poin yang begitu sering menjadi bahan permasalahan adalah data pemilih. Dan dipastikan akan kembali terulang. Mengingat DPT memiliki banyak yang dinamis setiap tahunnya dan selalu berkesan fluktuatif.

Ia menyebut faktor yang menyebabkan DPT yang sering jadi sumber masalah adalah banyaknya orang yang terlibat. Sehingga digarap oleh PPK secara maksimal. Paling tidak bisa mengurangi permasalahan yang kerap terjadi.

Dia juga memastikan kesiapan PPK dalam memberikan bantuan terhadap KPUD dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

"Kalau tidak siap silakan mundur," ucapnya.

Sementara itu Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany mengungkapkan pada September 2020 akan diadakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Periode 2019-2024.

‘Saya tidak perlu mengajarkan dan menyampaikan, karena bapak ibu sudah berpengalaman menjadi PPK. KPUD Tangsel pun telah teruji dalam pelaksanaan pemilu ini. Pekerjaan ruma) kita bersama bagaimana meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, agar masyarakat dapat menyalurkan hak suaranya,” kata Airin.

Airin mengatakan, pada Pilpres 2019 partisipasi warga hingga 80 persen. Diharapkan di Pilkada Tangsel ini pun sama.

“Kita sama-sama sosialisasikan ke masyarakat untuk memilih pilihannya masing-masing di September mendatang,” ungkapnya.

PPK ini diharapkan memiliki spirit semangat yang baru dan sama-sama sukseskan Pilkada Tangsel.

“Mari kita sukseskan Pilkada Tangsel ini,” tandas Airin.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...