Skip to main content

Draf Revisi UU KPK: Penyadapan Harus Izin Dewan Pengawas

Draf Revisi UU KPK: Penyadapan Harus Izin Dewan Pengawas
Draf Revisi UU KPK: Penyadapan Harus Izin Dewan Pengawas

WinNetNews.com - Revisi UU KPK mulai dibahas di DPR. Dalam draf revisi UU KPK yang disetor PDIP ke Baleg DPR hari ini, ada soal perubahan aturan penyadapan KPK.

Usulan draf revisi UU KPK yang disetor PDIP dibacakan oleh anggota F-PDIP Risa Mariska yang didampingi oleh Ichsan Soelistiyo. Usulan itu dibacakan dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Baleg Supratman Andi Agtas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/2/2016).

Dalam draf tersebut, aturan teknis soal izin penyadapan terdapat di pasal 12A hingga 12F. KPK tak bisa lagi langsung menyadap pihak yang diduga korupsi. KPK harus mengantongi izin terlebih dulu.

Berikut bunyi pasal 12A hingga 12F draf revisi UU KPK:

Pasal 12A

(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan:

a. setelah terdapat bukti permulaan yang cukup; dan

b. atas izin tertulis dari Dewan Pengawas

(2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi meminta izin tertulis dari Dewan Pengawas untuk melakukan Penyadapan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b.

(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima penyidik dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 12B

(1) Dalam keadaan mendesak, Penyadapan dapat dilakukan sebelum mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

(2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus meminta izin tertulis dari Dewan Pengawas dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah dimulainya Penyadapan sebagaimana pada ayat (1).

Pasal 12C

Dewan Pengawas wajib memberikan keputusan terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A dan Pasal 12B ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan.

Pasal 12D

(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yang sedang berlangsung dilaporkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala.

(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.

Pasal 12E

(1) Hasil penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a bersifat rahasia kecuali untuk kepentingan peradilan tindak pidana korupsi.

(2) Hasil penyadapan yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan.

Pasal 12F

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, dan Pasal 12E diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

disadur dari situs detik news

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top