Draf RUU Tentang Revisi UU KPK

Draf RUU Tentang Revisi UU KPK

WinNetNews.com - Berikut ini adalah isi Sejumlah Pasal Dalam Draf RUU tentang Revisi UU KPK yang Dibagikan Kepada anggota Badan Legislasi DPR, pada Selasa (6/10) Dilansir dari harian kompas.

Baca juga artikel: Perbedaan Tajam Antar Fraksi Terkait "Usulan Revisi UU KPK"

Pasal 4

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan daya hasil guna terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Pasal 5

Komisi pemberantasan korupsi dibentuk untuk masa waktu 12 tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

Pasal 13

Hurufb: KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit RP 50 miliar.

Hurufc: Dalam hal KPK telah melakukan penyidikan di mana ditemukan kerugian negara dengan nilai di bawah Rp.50 miliar, maka wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan kepada kepolisian dan kejaksaan paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimannya permintaan KPK.

Pasal 14

Ayat (1) huruf a: KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup dengan izin dari ketua pengadilan negeri.

Pasal 22

Komisi pemberantasan korupsi terdiri atas:

a. Pemimpin KPK yang terdiri dari 5 anggota komisioner KPK.

b. Dewan Eksekutif yang terdiri dari 4 anggota.

c. Pegawai KPK sebagai pelaksana tugas

*keterangan: Dewan Eksekutif diangkat dan diberhentikan oleh presiden yang berfungsi menjalankan pelaksanaan tugas sehari-hari lembaga KPK dan melaporkannya kepada komisioner KPK.

Pasal 39

(1) Dalam melaksanakan tugas dan penggunaan wewenangnya KPK, maka dibentuk Dewan Kehormatan.

(2) Dewan kehormatan diberi wewenang untuk memeriksa dan memutuskan dugaan terjadinya pelanggaran penggunaan wewenang yang tidak memenuhi standar penggunaan wewenang yang telah ditetapkan dan menjatuhkan sanksi administrasi dalam bentuk teguran lisan dan tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian dari pegawai KPK dan pelaporan tindak pidana yang dilakukan komisioner KPK.

(3) Dewan kehormatan bersifat ad hoc yang terdiri dari 9 anggota, yaitu 3 unsur dari pemerintah, 3 unsur aparat penegak hukum, dan 3 orang unsur masyarakat.

Pasal 53

(1) Penuntut adalah jaksa yang berada di bawah lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

*catatan: KPK tidak lagi memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan.

Adapun daftar anggota DPR yang mengusulkan agar revisi UU KPK Masuk Prolegnas 2015 dan menjadi inisiatif DPR antara lain:

Fraksi PDI-P

1. Masinton PAsaribu

2. Ichsan Soelistio

3. Marinus Gea

4. Arteria Dahlan

5. Abidin Fikri

6. N Falah Amru

7. Junimart Girsang

8. Ihsan Yunus

9. Adisatrya S Sulistio

10.Darmadi Durianto

11. Risa MAriska

12. Irine Yusiana

13. Charles Honoris

14. Imam Suroso

15. Dony Maryadi

Fraksi Parta Nasdem:

1. Taufiqulhadi

2. Amelia Anggraini

3. Choirul Muna

4. Ali MAhir

5. Dony Imam Priambodo

6. Hasan Aminuddin

7. Tri Murny

8. Yayuk Sri

9. Achmad Amins

10. Hamdhani

11. Sulaiman Hamzah

Fraksi Parta Golkar

1. Tantowi Yahaya

2. Adies Kadir

3. Dodi Reza

4. BAmbang Wiyogo

5. Daniel Mutaqien

6. Kahar Muzakir

7. Dito Ganinduto

8. HAmka Baco

9. Misbakhun

Fraksi PPP

1. Aditya Mufti

2. Amirul Tamim

3. Elviana

4. Arwani Thomafi

5. Dony Ahmad

Fraksi Partai Hanura

1. Djoni Rolindrawan

2. Fauziah H. Amro

3. Inas Nasrullah

Fraksi PKB

1. Irmawan

2. Rohani Vanath