Dua Kejanggalan Penetapan Tersangka Kasus Novel Baswedan
Novel Baswedan (foto: Beritagar)

Dua Kejanggalan Penetapan Tersangka Kasus Novel Baswedan

Sabtu, 28 Des 2019 | 10:50 | Amalia Purnama Sari
Winnetnews.com - Tim advokasi Novel Baswedan menilai ada kejanggalan dalam penetapan 2 tersangka polisi aktif sebagai tersangka penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK tersebut.

Tim Novel menilai ada banyak keanehan, mulai dari penelusuran hingga pengungkapan nama dua tersangka. Salah satu kejanggalan adalah adanya fakta bahwa dua tersangka menyerahkan diri.

Akan tetapi dalam konferensi pers, Jumat (27/12) sore, Polda Metro Jaya mengatakan bahwa kedua tersangka tersebut ditangkap oleh polisi.

Tersangka dengan inisial RB dan RM tersebut dinilai sebagai ‘temuan’ baru oleh polisi.

image0
Konferesni pers pengungkapan kasus Novel Baswedan oleh Polri (foto: Okezone)

Melihat ini, tim advokasi Novel mendorong polisi untuk menyamakan wajah kedua tersangka dengan sketsa yang pernah ditunjukkan sebelumnya. Sketsa wajah ini sebelumnya disebarkan polisi pada 24 November 2017 silam. Sketsa tersebut digambar berdasarkan keterangan para saksi yang berada di lokasi kejadian.

“Polri harus menjelaskan keterkaitan antara sketsa wajah yang pernah dirilis dengan tersangka yang baru saja ditetapkan,” kata Koordinatro Kontras Yati Andriyani, dilansir dari Suara.com Sabtu (28/12).

Tim advokasi Novel juga mengamati adanya ketidaksinkronan informasi antara Polri dan Presiden Jokowi. Sebelumnya, Polri pernah menyebut jika tersangka belum diketahui. Sedangkan Jokowi berkata bahwa aka nada tersangka.

Tim advokasi menilai bahwa pihak kepolisian tidak transparan dalam kasus penyiraman air keras yang terjadi pada 2017 kemarin.

“Korban, keluarg, dan masyarakat tidak berhak atas informasi kasus ini menyita perhatian public dan menjadi indicator keamanan pembela HAM dan antikorupsi,” lanjut Yati.

Tim advokasi Novel juga meminta Jokowi untuk menaruh perhatian terhadap kasus Novel secara lebih serius hingga akhirnya dapat ditemukan penyelsaian secara tuntas.

“Jika ditemukan kejanggalan maka Presiden harus memberikan sanksi tegas kepada Kapolri,” pungkas Yati.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...