Dukung Kemenkes, Nina Armando Tegaskan Pentingnya Edukasi Terhadap Iklan Kesehatan yang Menyesatkan

Rusmanto
Rusmanto

Dukung Kemenkes, Nina Armando Tegaskan Pentingnya Edukasi Terhadap Iklan Kesehatan yang Menyesatkan istimewa

WinNetNews.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI serius melakukan perlawanan terkait beredarnya hoax iklan dan publikasi kesehatan yang menyesatkan dan merugikan masyarakat. Keseriusan ini ditanggapi oleh Kemenkes dengan melakukan penandatanganan MoU Pengawasan Iklan dan Publikasi Bidang Kesehatan beberapa waktu lalu.

MoU ditandatangani oleh Sesjen Kemenkes, Untung Suseno dengan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan; Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Syahrul Mamma; Sekretaris Utama BPOM, Reri Indriani; Ketua Lembaga Sensor Film, Ahmad Yani Basuki; Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia, Maruli Matondang; Ketua Presidium Dewan Periklanan Indonesia, Sancoyo Antarikso; dan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi.

Iklan memiliki daya persuasi dan pengaruh kuat terhadap persepsi dan perilaku, apalagi intensitas paparan yang sangat tinggi. Sesjen Kemenkes, Untung Suseno mengatakan iklan dan publikasi kesehatan yang menyesatkan adalah hoax, karena memberikan informasi keliru, dan berita bohong. 
“Oleh karenanya iklan kesehatan sebagaimana hoax kesehatan lain harus diawasi, ditindak, diperangi dan tidak boleh dibiarkan,” kata dr. Untung, pada Penandatanganan MoU, Selasa (19/12) lalu di gedung Kemenkes, Jakarta.

Mendukung rencana Kemenkes tersebut, Dosen Departemen Komunikasi FISIP UI, Nina Armando menyatakan pentingnya edukasi kepada mayarakat terhadap iklan-iklan kesehatan yang hoax dan menyesatkan tersebut.

“Bagus sekali kalau Kementerian Kesehatan turun tangan untuk masalah ini, karena isu tentang kesehatan kan menjadi kepedulian semua orang, karena semua orang takut sakit, orang pengen sehat. Oleh karena itu ancam-ancaman seperti cukup menakutkan bagi setiap orang, pesan-pesan persuasi itu harus diperhatikan, padahal banyak yang tidak tepat. Jadi, perlu adanya edukasi kepada orang-orang agar mereka mempunyai literasi media. 

Selain itu pembuatnya juga harus diberi edukasi. Khusus untuk pembacanya, ketika menerima pesan jangan langsung forward dan menshare, harus dibaca dan dipahami isi contentnya, dan harus di konfirmasi terlebih dahulu, apakah itu benar atau hoax. Jadi para pembaca pesan ini benar-benar harus mempunyai literasi media,”kata Nina.

Nina melanjutkan, kalau lihat aturan iklan yang ada di etika pariwara Indonesia (EPI), semua iklan yang beredar harus mengikuti ini. Tapi ternyata tidak semua pengiklan itu adalah anggota P3I yang membuat EPI itu, sehingga mereka mengatakan mengapa saya harus patuh. Padahal EPI itu harusnya diikuti atau dipatuhi oleh semua iklan di Indonesia, pengiklan di Indonesia di semua media. 

Tapi ini hanya etika, etika itu tidak ada sanksi hukumnya, cuma ada sanksi sosial dan moral.
Di EPI itu udah jelas dikatakan bahwa pengiklan harus mengikuti aturan, bila iklan tersebut terkait dengan alat kesehatan harus ikut aturan Kemenkes, sedangkan obat, kosmetik dan pangan harus mengikuti aturan BPOM. 

“Tapi masalahnya aturan itu tidak diikuti oleh mereka,”tegas Nina.

Selain itu, di samping adanya media-media lama seperti televisi, surat kabar, majalah, film dan radio, sekarang ini muncul media-media baru (media sosial, media digital-red) yang membawa perubahan besar luar biasa pada dunia iklan, sehingga yang dulunya dalam membuat iklan harus melalui agency dan ada penempatan media placementnya, sekarang tidak semuanya harus begitu, sekarang ini setiap orang bisa beriklan melalui media-media baru tersebut. 

Masalahnya orang-orang ini tidak tahu etika pariwaranya, yang penting mereka bisa mempengaruhi orang, mempersuasi orang tapi dengan data-data yang menyesatkan atau malah bohong (hoax) atau over klaim, itu karena mereka tidak punya landasan etika yang cukup.

Nah untuk kontrolnya sendiri, Nina mengatakan untuk media-media lama itu relatif lebih mudah, sedangkan untuk media-media baru ini jauh lebih susah, tapi bukannya tidak bisa. Misalnya yang dilakukan oleh BPOM kerjasama dengan Kemeninfo sudah ada MOU, jadi ketika ada masalah di media-media baru ini, BPOM langsung meminta Kemeninfo untuk langsung memblokirnya. 

Kemenkes sendiri menjelaskan, aneka ragam pemasangan iklan dan publikasi kesehatan, sangat mudah ditemukan, baik di media cetak, elektronik dan media digital. Di televisi misalnya, sering ditemukan berbagai iklan pengobatan tradisional dan alternatif, talkshow kesehatan, obat, perbekalan kesehatan dan rumah tangga (PKRT) hingga produk yang mengklaim bermanfaat kesehatan. 


Iklan hoax dapat dicirikan di antaranya disampaikan secara berlebihan dan bersifat superlatif. Kemudian ada testimoni pengguna atau klien dan hadirnya dokter yang tertindak sebagai endorser. Biasanya pengiklan mengklain proses pengobatan atau produk obat yang dijual bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Padahal, proses penyembuhan tergantung kondisi tubuh dan penyakit yang diderita. Semua proses penyembuhan dan obat atau alat yang digunakan tidak bisa disamaratakan.

Iklan hoax biasanya memberi kesan ilmiah melalui gambar, video dan grafis berupa anatomi tubuh dan penyakit. Iklan ini memanipulasi keawaman penonton dengan sengaja menimbulkan kekhawatiran pada penyakit tertentu. 

Selain itu, Kemenkes menekankan iklan dan publikasi kesehatan tersebut tidak saja melanggar peraturan perundang-undangan dan etika pariwara, konsumen yang percaya akan tersesat dan bisa mendapatkan dampak buruk yang tak diinginkan. Alih-alih mendapatkan manfaat, sebaliknya konsumen tersesat dengan informasi keliru dan mendapatkan kerugian materi dan non materi.

Selama 2017 ini, Kemenkes telah melayangkan 7 surat permohonan penghentian iklan ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) terkait iklan pengobatan tradisional Jeng Ana, Givana, Eyang Gentar, Mega 6 Far, Herbal Putih, Jeido Power Mat, Iklan Pengobatan Tradisional Chuan Shan Yao Bioin, dan Iklan Klinik Zona Terapi.

Oleh karena itu, edukasi dan partipasi publik menyokong besar pada keberhasilan pengawasan iklan dan publikasi kesehatan ini. Hal ini yang mendorong dilaksanakan sosialisasi pengawasan iklan/publikasi bidang kesehatan setelah penandatangan nota kesepahaman.

Apa Reaksi Kamu?