Dukung Mahasiswa, Petani Bagi Hasil Panen di Unras Tolak RKUHP
Mahasiswa dan petani bergabung dalam aksi unjuk rasa (unras) di depan Gedung DPR/MPR, Selasa (24/9/2019). [Foto: Kompas]

Dukung Mahasiswa, Petani Bagi Hasil Panen di Unras Tolak RKUHP

Rabu, 25 Sep 2019 | 08:45 | Khalied Malvino

Winnetnews.com - Ada yang menarik ketika ribuan mahasiswa dari sejumlah kampus di Jabodetabek menyuarakan aspirasinya di depan depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta dan sekitarnya, Selasa (24/9/2019). Tampak para petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) membagikan nasi bungkus kepada para mahasiswa tersebut.

Melansir Suara.com, orator SPI mengimbau rekanannya membagikan nasi bungkus dalam kantong kresek kepada para mahasiswa. Terlihat mahasiswa yang menerima nasi bungkus itu pun mengoper ke mahasiswa lainnya.

Orator SPI menyebutkan, nasi bungkus bukanlah bentuk bayaran untuk mengikuti aksi. Orator tersebut menegaskan jika nasi bungkus tersebut adalah hasil panen para petani yang mereka tanam sendiri.

"Ini nasi bukan seperti yang ramai diberitakan. Ini hasil keringat kami para petani, kami yang mengolah sendiri," ujar orator tersebut di Gedung DPR/MPR, Selasa (24/9/2019).

Lauk yang disediakan seperti mie goreng, tempe orek, dan gorengan dibungkus kertas nasi. Orator tersebut berharap agar para mahasiswa menikmatinya.

"Semoga makanan yang kami olah sendiri ini sesuai dengan lidah para mahasiswa," kata orator tersebut.

Seperti diketahui, aksi ini dilakukan sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai universitas dan masyarakat sipil. Mereka menuntut beberapa poin yang kerap menjadi kontroversi di lingkup pemerintahan dan legislatif.

Tujuh poin menjadi tuntutan massa aksi. Di antaranya menolak RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan dan RUU Ketenegakerjaan. Lalu mendesak pembatalan UU KPK dan UU SDA. Massa juga menuntut agar RUU PKS dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Selain itu, Pimpinan KPK terpilih juga diminta agar dibatalkan karena dianggap bermasalah. Pihak TNI dan Polri juga diminta agar tidak menduduki jabatan sipil.

Massa mendorong penghentian kriminalisasi aktivis. Ada juga tuntutan mengenai Karhutla di beberapa wilayah. Pihak pembakar hutan diminta agar segera dipidanakan dan dicabut izinnya.

Terkait kemanusiaan, massa meminta agar pelanggaran HAM dituntaskan, pelanggar dari lingkup pejabat ditindak dan hak-hal korban dipulihkan.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...