Eks Koruptor Bisa Nyalon Kepala Daerah? Ini Penjelasan KPU

Khalied Malvino
Khalied Malvino

Eks Koruptor Bisa Nyalon Kepala Daerah? Ini Penjelasan KPU Ilustrasi narapidana koruptor. [Foto: Bizlaw.id]

Winnetnews.com - Adanya kebijakan larangan eks narapidana (napi) korupsi mengikutsertakan diri sebagai calon kepala daerah jelang Pilkada Serentak 2020, rupanya menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan.

Menyikapi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menerapkan larangan itu ke UU Pilkada 2019. Hal itu dijelaskan komisioner KPU, Ilham Saputra di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (9/10).

"Revisi UU Pilkada yang memungkinkan adalah salah satunya, mungkin kalau boleh kemarin kita sudah menyampaikan misalnya saja narapidana korupsi," ujar Ilham seperti dikutip Detik.com.

Ilham berharap larangan eks napi korupsi ini dapat dimasukkan ke UU Pilkada, serta menjadi persoalan prioritas yang dibahas oleh DPR.

"Kita berharaplah sambil menunggu DPR/MPR menyelesaikan alat kelengkapan dewan. Kita berharap lembaga legislatif mungkin bisa satu prioritas agar kemudian direvisi terbatas terkait UU Pilkada," lanjut Ilham.

Tidak hanya soal eks napi korupsi, Ilham mengatakan terdapat aturan terkait larangan pencalonan bagi pezina hingga pemabuk. Menurutnya, larangan ini juga telah mendapatkan respons dari berbagai pihak.

"Kemarin ada yang zina, judi, mabuk, dan segala macam, mungkin nanti kita perlu pertimbangkan karena banyak sekali masukan. Bawaslu juga sudah menyampaikan kan agar kemudian parameternya harus jelas," terang Ilham.

"Memang sekali lagi, kita kan menginginkan calon lebih baik yang bersih dan lebih diterima oleh masyarakat," sambungnya.

Sebelumnya diketahui, KPU menyusun rancangan Peraturan KPU (PKPU) terkait syarat pencalonan dalam Pilkada Serentak 2020. Namun, dalam rancangan PKPU ini tidak ada larangan bagi mantan napi koruptor untuk maju jadi kepala daerah.

Tidak adanya aturan terkait napi korupsi tersebut dibenarkan oleh komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Wahyu menyebut klausul itu seharusnya memang dimasukkan dan rancangan PKPU tapi ada masalah teknis.

"Ada kesalahan teknis. Mestinya dimasukkan, tetapi belum tercantum dalam draf," ujar Wahyu, Kamis (3/10).

Apa Reaksi Kamu?