Enam Hal di UU Anti-Terorisme Perlu Direvisi

Enam Hal di UU Anti-Terorisme Perlu Direvisi

Senin, 25 Jan 2016 | 16:21 | Muchdi

WinNetNews.com - Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan, selama ini belum ada aturan yang dapat menjerat pelaku yang melakukan tindakan pendahuluan terorisme.

Untuk itu, dia pun menyarankan agar Polri diberi wewenang tambahan jika nantinya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme jadi direvisi.

Tindakan pendahuluan yang dimaksud Badrodin seperti doktrinisasi paham radikal, cuci otak, hingga upaya baiat yang menyimpang.

Selain itu juga ceramah bernada provokatif, ajakan melalui media sosial, hingga pemberian pelatihan militer secara tidak sah dengan tujuan menggabungkan diri ke dalam kelompok radikal di dalam maupun di luar negeri, juga perlu ditindak.

"Rekomendasi kami, perlu dilakukan revisi UU Penanggulangan Terorisme yang dapat menjadi dasar dalam penindakan oleh Polri," kata Badrodin saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senin (25/1/2016).

 

Menurur Badrodin, setidaknya ada enam hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan DPR dalam revisi tersebut. Pertama, revisi perlu difokuskan untuk penguatan Polri, bukan hanya dalam penanggulangan, tetapi juga dalam hal pencegahan dan deradikalisasi.

Selanjutnya, perlu adanya penambahan bab dan pencegahan, dengan menjadikan UU Antiterorisme sebagai lex specialis di dalam KUHAP dan KUHP. Ia juga meminta, dalam hal pencegahan Polri dapat menahan orang-orang yang patut diduga ingin bergabung ke dalam kelompok teror.

"Ketiga, perlu juga perluasan kategori tindak pidana terorisme, antara lain, doktrin radikal, cuci otak, baiat terhadap organisasi teroirs, ceramah provokatif, pelatihan kemampuan ala militer secara tidak sah, dapat digolongkan tindak pidana terorisme," ujarnya.

Kapolri juga meminta adanya penguatan di dalam hukum acara, seperti dalam hal penangkapan terduga teroris yang sebelumnya hanya bisa dilakukan 7x24 jam menjadi 30x24 jam.

 

Begitu pula dalam hal penahanan yang semula hanya bisa dilakukan 180 hari, diusulkan menjadi 240 hari.  "Selanjutnya, juga perlu penambahan bab tentang deradikalisasi," kata dia.

Terkahir, dia meminta, agar persidangan terhadap saksi dapat dilakukan secara teleconference. Hal ini karena saksi dalam kasus tindak pidana terorisme perlu dilindungi lantaran seringkali mendapatkan ancaman.

sumber dari kompas, Jakarta

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...