Era Jokowi Berlanjut, Kekhawatiran Tumbuhnya ‘Neo-Orba’ Mencuat

Sofia Citradewi
Sofia Citradewi

Era Jokowi Berlanjut, Kekhawatiran Tumbuhnya ‘Neo-Orba’ Mencuat Joko Widodo (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay via Jakarta Globe)

Winnetnews.com - Pelantikan Jokowi diiringi kekhawatiran sejumlah pihak akan tumbuhnya ‘Neo Orde Baru (Orba)’, namun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menilai hal itu berlebihan dan tidak mungkin terjadi.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiatri mengatakan istilah Neo-Orba mulai muncul sejak pemilu 2019. Kepada BBC Indonesia Aisah mengatakan pandangan itu timbul karena ada kemiripan karakter kebijakan pemerintahan saat ini dengan masa orde baru dan menguat setelah:

  • Terbentuknya undang-undang yang dinilai menguntungkan kalangan elite politik dan merugikan kepentingan publik secara luas, seperti UU KPK;
  • Adanya tindakan represif saat demonstrasi mahasiswa yang menimbulkan korban;
  • Kekhawatiran bahwa tidak ada kubu oposisi yang kuat dalam parlemen, sehingga pemerintahan bisa berjalan seperti saat orde baru.

‘Pembubaran HTI, UU KPK, hingga blokir internet’

Merujuk pada Indeks Demokrasi 2018 yang disusun The Economist Intelligence Unit, seperti dilansir BBC Indonesia, indeks demokrasi di Indonesia menurun jika dibandingkan tahun 2015.

https://lh4.googleusercontent.com/xaj-CxVysPoAkWN-tfwl_M7e_u41FALFDUCQoDBfXKA00WBuPYpfGb3M8rBLFnzf1fDVDao8PhkDqewfgmUm07hIRpXaGOSGg8ata2HOx7B8WNoMr59UE9SgJFNiE4PiyQWsBZPn

Indonesia termasuk dalam kategori ‘deokrasi cacat’ (flawed democracy), dengan peringkat nomor 65, di bawah dua negara di Asia Tenggara, Malaysia dan Filipina. Laporan itu mengatakan ketika memulai masa pemerintahannya, Jokowi mengantongi citra sebagai ‘man of the people’ atau pemimpin yang diharapkan masyarakat. Tetapi laporan itu juga menilai kinerja Jokowi “tidak mulus”.

Perppu Ormas yang dikeluarkan pada tahun 2017 dijadikan dasar untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang mana memperbolehkan pembubaran ormas dilakukan secara sepihak, tanpa melalui proses peradilan. Meski ada hak bagi ormas yang dituduh melakukan pelanggaran untuk mengajukan argumentasi melalui proses pengadilan. Peneliti dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Delia Wildianti menilai, itu adalah salah satu kebijakan  yang menjadi indikasi kemunduran demokrasi di periode pertama Jokowi.

Kemunduran demokrasi juka terlihat dari pengesahan UU KPK, yang dinilai sejumlah pihak berpotensi melemahkan KPK. Kebijakan ini membuat gelombang demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah pada tanggal 24 September lalu, tuntutan yang hingga saat ini belum terkabul.

Sementara itu, Politisi PDI-P Eva Sundari mengatakan negara tidak akan tunduk pada tekanan demonstran. Menurutnya, masyarakat diminta untuk menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi yang sedang melakukan uji materi terhadap UU KPK. Kalau tidak begitu, akan terjadi pertentangan antara kedua lembaga negara.

“Tunggu dulu MK (keputusannya) isinya apa. Kalau nggak menggembirakan silahkan itu disoal lagi UU-nya menjadi Perppu,” ujar Eva.

Selain itu, yang semakin menandai kemunduran demokrasi di era pemerintahan Jokowi menurut pengamat politik Delia Wildianti adalah kebijakan pembatasan internet.

Di tahun ini saja, pemerintah sudah tiga kali melakukan pembatasan dan pelambatan internet dengan dalih membatasi penyebaran hoaks, yakni pada:

  • 22-25 Mei terkait demonstran di Jakarta menentang pengumuman hasil Pemilihan Presiden;
  • 19 Agustus hingga awal September, di Papua dan Papua Barat, terkait dengan aksi massa di daerah tersebut.
  • 23-28 September di Wamena terkait dengan aksi massa.

“Meskipun dilakukan untuk meredam konflik, kebijakan itu menjadi bumerang buat pemerintah,” katanya.

Kebijakan itu dinilai Delia membuat masyarakat khawatir tentang pembatasan kebebasan yang dapat dilakukan pemerintah.

 

 

Sumber: BBC Indonesia

 

Apa Reaksi Kamu?