ESDM beri janji kepastian kontrak Freeport

ESDM beri janji kepastian kontrak Freeport

WinNetNetNews.com-Kementerian energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal memberi kepastian hukum kepada PT Freeport Indonesia. Sebelumnya Freeport menanyakan mengenai kepastian perpanjangan kontrak kepada Menteri ESDM Arcandra Tahar.

Apalagi, Freeport telah mendapatkan surat dari mantan Menteri ESDM Sudirman Said bernomor 7522/13/MEM/2015 berisi komitmen Pemerintah Indonesia terkait keberlanjutan investasi Freeport di Indonesia. Menteri ESDM Arcandra mengatakan, bakal berusaha sekuat tenaga menjamin kepastian hukum kepada Freeport. "Kami akan berusaha sekuat tenaga," jelasnya saat melakukan bincang–bincang dengan wartawan, hari Jumat (29/7).Sayangnya Arcandra belum dapat menjelaskan lebih detail kepastian hukum seperti apa yang bakal diberikan ke Freeport. "Kami akan memastikan investor yang menanam dana di Indonesia itu berusaha atau berbisnis sesuai perundangan dan peraturan berlaku," jelasnya.

Sebagai catatan PT Freeport Indonesia minta kepastian perpanjangan kontrak yang bakal berakhir pada 2021. Tapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) perpanjangan kontrak baru bisa dilaksanakan dua tahun sebelum kontrak berakhir. Pemerintah pun berwacana mengubah PP tersebut supaya dapat memberikan perpanjangan kontrak kepada PT Freeport sebelum 2019. Freeport sendiri menjanjikan investasi US$ sekitar US$ 15 miliar–US$ 16 miliar guna mengembangkan tambang bawah tanah di Papua. Kepastian hukum lainnya yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Minerba, Freeport harus bangun pabrik pemurnian tembaga atawa smelter. Hingga kini perusahaan dari Amerika Serikat ini belum penuhi janji investasi smelter senilai US$ 2,3 miliar, dengan alasan terganjal pembebasan lahan. Sebab itulah muncul inisiatif di DPR untuk merevisi UU Minerba.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono menjelaskan, bahwa pihak Freeport tetap wajib mengikuti peraturan yang berlaku. Contohnya soal perpanjangan kontrak, sesuai PP 77/2014 pengajuan izin perpanjangan kontrak baru dapat dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir. Kini Pemerintah masih berharap revisi UU No 4/1999 yang jadi inisiatif DPR dapat segera di bahas dan disahkan.Sementara itu, di sisi Pemerintah telah menyiapkan rencana revisi PP 77/2014 dalam paket kebijakan jilid I. Sedang Juru Bicara Freeport Indonesia Riza Pratama menyebut, Freeport kini tengah fokus untuk mendapatkan perpanjangan kontrak.