Fraksi Partai Demokrat Mundur dari Pembahasan RUU Omnibus Law
Foto: Okezone

Fraksi Partai Demokrat Mundur dari Pembahasan RUU Omnibus Law

Rabu, 22 Apr 2020 | 16:50 | Anggara Putera Utama

Winnetnews.com -   Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai Demokrat DPR RI Benny K Harman mengatakan bahwa fraksinya menarik diri dari RUU Omnbus Law Cipta Kerja. Menurut mereka, tidak tepat pembahasan RUU tersebut tetap dilanjutkan di tengah pandemi virus corona.

"Fraksi Demokrat menarik diri dari pembahasan RUU yang tidak relevan dengan kebutuhan rakyat terkait Covid-19. Demokrat juga meminta Presiden menarik diri untuk sementara waktu dalam pembahasan RUU dan fokus kerja selesaikan masalah dan kebutuhan mendesak masyarakat," kata Benny dilansir dari Antara.

Benny mengungkapkan kondisi rakyat saat ini kesulitan dan menderita akibat pandemi corona. Ia menilai tidak tepat jika DPR tetap membahas RUU tersebut.

"Fraksi Demokrat pada saat ini ingin fokus berjuang untuk dan bersama rakyat melawan Covid-19. Kami sangat terganggu dengan keadaan dan kondisi masyarakat pada saat ini yang sepertinya berjuang sendirian melawan COVID," kata dia.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono juga mengutarakan hal serupa. Politisi yang akrab disapa Ibas itu menyatakan pihaknya menolak membahas sejumlah rancangan undang-undang (RUU) kontroversial di tengah pandemi virus corona.

Partai Demokrat, kata Ibas tidak ingin mengambil sikap terlalu dini terhadap RUU seperti Omnibus Law Cipta Kerja, RUU Minerba, dan RUU Haluan Ideologi Pancasila. Ia kemudian meminta DPR RI bijak memilih hal yang harus diprioritaskan selama pandemi.

"Fraksi Partai Demokrat menolak membahas RUU tersebut dalam pandemi Covid-19 saat ini. Mari kita bersama curahkan pikiran, tenaga dan perhatian untuk mengurangi dampak virus corona. Gotong royong bantu rakyat dan pemerintah," kata Ibas dalam keterangan tertulis.

Ia khawatir, jika RUU dibahas di tengah kondisi pandemi maka partisipasi publik akan berkurang jika pembahasan dilanjut di saat pandemi.

Selain itu, Ibas menambahkan RUU dibahas DPR harus sesuai kebutuhan rakyat. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan beberapa RUU yang sedang dibahas tidak dibutuhkan rakyat dalam kondisi saat ini.

"Bisa saja usulan-usulan tersebut belum diperlukan saat ini. Demikian sebagai perhatian kita bersama karena garapan rakyat, perjuangan kita bersama," jelas Ibas.

 

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...