Gerindra Ditinggal

Gerindra Ditinggal

Jumat, 30 Okt 2015 | 12:35 | Rusmanto

WinNetNews.com - Koalisi Merah Putih (KMP) menggelar rapat di Barkrie Tower dua hari sebelum paripurna RAPBN 2016 digelar di DPR. Kala itu KMP mengancam menolak RAPBN 2016, namun di luar rapat itu semua berubah.

Mengungkap hasil pertemuan elite KMP pada Rabu (28/10) lalu, Sekretaris Koordinator Harian KMP Fahri Hamzah menuturkan KMP bakal menolak pos tidak jelas di RAPBN 2016. Kurang lebih KMP mengajukan sejumlah syarat jika ingin pembahasan RAPBN 2016 berjalan lancar.

"Ya sebetulnya di RAPBN ini ada beberapa yang sampai hari ini belum clear misalnya laporan Dirjen Pajak tentang pendapatan negara selama setahun ini. Jadi tolong itu dibikin clear dulu sebenarnya uang di kantong kita ini berapa. Karena kalau kita belum tahu pemasukan kita berapa terus kita sok menganggarkan begitu besar bagaimana kalau uangnya tidak ada kan nanti bisa kacau perekonomian," kata Fahri, Kamis (29/10) kemarin.

KMP menyoroti alokasi Rp 80 triliun untuk penyertaan modal BUMN. Menurut KMP hal itu tidaklah diperlukan. Karena alokasi PMN yang sebelumnya juga tidak terserap sempurna.

"Sedangkan yang dijanjikan tidak dipenuhi misalnya dana desa. Waktu itu Pak Jokowi menjanjikan Rp 1,4 miliar satu desa, sekarang dialokasikan baru Rp 500 juta. Kenapa tidak ditambah untuk itu saja untuk pembangunan infrastruktur desa supaya bertambah cepat," imbuh Fahri.

itikus PKS ini.

Menyadari KMP bakal menolak RAPBN 2016, pemerintahan Jokowi-JK tak tinggal diam. Lobi pun dilancarkan, tak main-main yang melobi langsung Wapres Jusuf Kalla.

Tak lama setelah rapat KMP itu ternyata JK menemui pimpinan KMP. Salah satu yang hadir dalam pertemuan itu adalah Ketua Umum Golkar versi munas Riau Aburizal Bakrie (Ical) dan petinggi parpol KMP lainnya.

 

"Ada pembicaraan soal RAPBN 2016 nanti tanya saja ke Pak JK hasil pembicaraannya apa," bisik pihak internal KMP.

Tampaknya lobi JK cukup berhasil. Wapres memang sudah yakin sejak beberapa hari lalu bahwa RAPBN tak akan tertunda. "Optimislah pasti akan disetujui?" Kata JK kepada wartawan di istana wapres.

Nyatanya memang kini praktis hanya Gerindra yang gamblang menolak RAPBN 2016.

"Setelah mencermati pelaksanaan APBN-P 2015, Fraksi Partai Gerindra berpendapat kinerja pemerintahan Jokowi-JK tidak satupun mencapai target. Bahkan jauh di bawah target. Dengan ini, Fraksi Partai Gerindra menyatakan menolak RAPBN 2016. Sekali lagi, menolak RAPBN 2016," kata juru bicara Gerindra di Banggar DPR Wilgo Zainar, Kamis malam (29/10/2015).

Gerindra menyoroti soal tingginya anggaran Penyertaan Modal Nasional (PMN) yang tinggi, padahal realisasinya pada APBN-P 2015 dinilai rendah. Sementara itu anggaran alutsista yang diajukan dinilai rendah.

Anggota KMP punya banyak catatan terkait RAPBN 2016 namun tidak menolak dengan gamblang. Golkar punya enam catatan, yang pertama menilai RAPBN yang diajukan kurang realistis, kedua meminta pemerintah sungguh-sungguh mempergunakan APBN terutama untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo, ketiga belum terlihat kesungguhan untuk mengurangi pemakaian BBM serta mengembangkan riset energi baru terbarukan, keempat soal besarnya anggaran PMN, kelima meminta pemerintah betul-betul mengawasi distribusi dana desa, dan terakhir penerimaan pajak negara masih lambat.

PDIP sebagai partai pengusung Presiden Jokowi juga memberikan catatan-catatan untuk bisa menerima RAPBN 2016. Hal yang paling disorot pun sama, yakni mengenai besarnya PMN yang dianggarkan. Soal minimnya anggaran alutsista juga disoroti oleh Fraksi Partai Demokrat. Meski kesimpulannya setuju dengan RAPBN 2016, FPD juga meminta pemerintah lebih realistis dalam menetapkan asumsi dasar makro.

Kalau bicara tentang catatan, Fraksi PKS paling banyak memberikan untuk pemerintah. PKS pada akhirnya setuju dengan RAPBN 2016, tetapi ada 18 catatan yang disematkan. PMN menjadi salah satu catatan itu karena dinilainya rawan diselewengkan. Pencapaian pajak yang masih kurang, hingga pagu anggaran untuk perguruan tinggi yang belum disesuaikan juga memunculkan tanda tanya buat PKS.

Mengenai penerimaan pajak juga jadi catatan kritis dari Fraksi PKB, meski menerima RAPBN 2016. Pendapatan negara juga disebut turun oleh fraksi yang sebetulnya juga merupakan pendukung pemerintah ini. Catatan juga dilontarkan oleh Fraksi PAN kepada pemerintah. Lagi-lagi PMN adalah yang paling menjadi sorotan.

Untuk Fraksi NasDem dan Hanura juga memiliki catatan yang hampir serupa. Lalu terakhir adalah PPP yang sebetulnya tak menegaskan menerima atau pun menolak ketika menyampaikan pandangan. Tetapi pimpinan rapat langsung menyimpulkan bahwa F-PPP menerima RAPBN 2016.

Dengan mayoritas fraksi di DPR menyetujui diprediksi pengesahan RAPBN 2016 bakal berjalan lancar. Tentu jika semua catatan fraksi-fraksi diakomodasi oleh pemerintah.

disadur dari detiknews

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...