Gibran Ngotot Maju Pilkada Lewat DPP PDIP, Pengamat Nilai Tidak Elok
Gibran Rakabuming usai menyambangi kediaman Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. [Foto: Merdeka.com]

Gibran Ngotot Maju Pilkada Lewat DPP PDIP, Pengamat Nilai Tidak Elok

Selasa, 29 Okt 2019 | 10:11 | Khalied Malvino

Winnetnews.com - Bukan main memang sikap Gibran Rakabuming Raka yang tetap ngotot maju sebagai calon Wali Kota Surakarta (Solo) lewat jalur PDI Perjuangan (PDIP) justru mendapat respon negatif.

Putra sulung Presiden Joko Widodo ini memang sama sekali tidak menyalahi aturan pada Pilkada Serentak 2020. Namun, pengamat politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riwanto menilai sikap Gibran tidak elok.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Surakarta telah memiliki pasangan calon tunggal, Purnomo-Teguh yang diajukan tiap ranting PDIP di Solo.

“Kalau dari aspek hukum tidak ada aturan yang dilanggar, dalam AD/ART PDIP tidak diatur secara eksplisit mengenai pencalonan pada Pilkada, namun dari segi etika itu tidak elok,” katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (29/10).

Dia mengatakan pencalonan bisa dilakukan melalui rekomendasi Dewan Pengurus Cabang (DPC), Dewan Pengurus Daerah (DPD), maupun Dewan Pengurus Pusat (DPP). Meski demikian, jika dilihat dari etika politik pencalonan harus dilakukan secara elegan.

Menurut dia, setiap pihak yang ingin mencalonkan diri harus memiliki tata krama dan kemampuan membaca dalam berpolitik.

"Kalau tiba-tiba pencalonan lewat DPP kan tidak elok. Walau pun semua harus lewat persetujuan DPP tetapi kan permainan politik dan mekanisme perjuangan ada di bawah. Pencalonan Gibran yang tidak melalui DPC melainkan langsung lewat rekomendasi DPP akan memecah konflik,” tegasnya.

Saat ini DPC PDIP Surakarta sudah mengusung calon tunggal pasangan Achmad Purnomo dan Teguh Prakoso. Menurut dia, jika tiba-tiba Gibran masuk dengan mengantongi rekomendasi DPP dan menjadi pesaing Achmad Purnomo maka akan menciptakan dua kubu.

“Ada pihak yang mendukung Achmad Purnomo dan ada yang mendukung Gibran. Ini membuat tidak nyaman konstituen. Padahal kalau konflik pecah tidak akan menguntungkan PDIP secara komunikasi politik,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Agus, idealnya jika memang DPP PDIP memberikan rekomendasi kepada Gibran maka harus ada komunikasi antaranya DPP dengan DPC.

Sementara itu, ada kemungkinan keinginan Gibran untuk mencalonkan diri menjadi peserta Pilkada Surakarta karena mekanisme seleksi pencalonan oleh PDIP dianggap tertutup. “Kondisi ini membuat kelompok tertentu [yang tidak dilibatkan dalam seleksi pencalonan] perlu mencari calon lain,” imbuhnya.

Sementara itu, Relawan Jokowi di Solo menilai Gibran berbeda dengan ayahnya. Sebagian bahkan menolak kehadiran Gibran di konstelasi politik lantaran berpeluang menjadi dinasti politik baru.

Salah satu yang menyoroti adalah Deklarator Relawan Jokowi-Amin Daulat Indonesia (JADI), Kusumo Putra. Dia mengatakan Gibran justru akan membawa masalah di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo.

Hal ini dikarenakan sosok Jokowi menjadi bayang-bayang Gibran, padahal pengusaha katering tersebut berbeda dengan ayahandanya. Perbedaan ini terlihat saat Jokowi dulu diminta oleh PDIP untuk maju di Pilkada Solo. Sementara Gibran justru yang meminang PDIP untuk dijadikan calon di pemilihan orang nomor satu di Solo tersebut.

Padahal PDIP Solo telah memiliki calon lain, yaitu Achmad Purnomo. Oleh karena itu, ia mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP untuk mengambil sikap soal pencalonan kadernya di Pilkada Solo.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...