GNPF MUI Sampaikan 4 Poin Kepada Mahkamah Agung Terkait Kasus Ahok
sumber foto : istimewa

GNPF MUI Sampaikan 4 Poin Kepada Mahkamah Agung Terkait Kasus Ahok

Jumat, 5 Mei 2017 | 17:45 | Oky

Winnetnews.com - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI mendukung proses peradilan dan majelis hakim yang akan memutus perkara terdakwa penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Dukungan tersebut disampaikan 11 perwakilan GNPF MUI yang bertemu langsung dengan pejabat di Mahkamah Agung.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan GNPF MUI menyampaikan empat poin.

Pertama, mereka mendukung penuh terhadap apa yang menjadi pedoman prinsip peradilan yaitu independensi hakim.

"Mereka sangat mengharapkan dan mendukung penuh agar peradilan tidak tergerus oleh persoalan-persoalan yang mempengaruhi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara," kata Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur di kantornya, Jakarta, Jumat (5/5/2017).

Kedua, GNPF MUI mendukung penuh dan memberikan aspirasi bahwa hendaknya putusan hakim baik dan benar serta adil.

Dukungan tersebut diberikan karena putusan majelis hakim sebagai benteng terakhir rangkaian perjalanan sebuah perkara.

Ketiga, perwakilan dan seluruh peserta aksi memberikan doa dan dukungan untuk majelis hakim di dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan sebaik-baiknya menurut rasa keadilan masyarakat.

Keempat, Mahkamah Agung adalah benteng terakhir jalannya proses peradilan dan diharapkan sepenuhnya dan mendukung dari independensi agar masyarakat benar-benar memperoleh putususan yang berkadilan bagi masyarakat.

"Putusan hakim diharapkan betul-betul memberikan rasa keadilan kepada masyarakat karena pemberian keadilan kepada masyarakat pada pokoknya adalah amanat dari undang-undang," kata Ridwan Mansyur.

11 perwakilan GNPF MUI diterima sejumlah pejabat di MA antara lain Ridwan Mansyur, Panitera Pidana Muda Suharto.

Panitera Mahkamah Agung Made Rawa Aryawan, Sekretaris Mahkamah Agung Achmad Setyo Pudjoharsoyo.

Pertemuan berlangsung sekitar satu jam.

Adapun yang menjadi juru bicara GNPF MUI dalam pertemuan tersebut adalah Kapitra Ampera.

Seperti diketahui majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pekan depan akan memutus perkara kasus dugaan penodaan agama yang menjadikan Ahok sebagai terdakwa.

Ahok sebelumnya dituntut 1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun karena dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 156 KUHP.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...