Golkar Babak Belur, Tagihan Listrik Nunggak 2 Bulan

Golkar Babak Belur, Tagihan Listrik Nunggak 2 Bulan

WinNetNews.com - Setelah terancam bubar dan disebut-sebut ilegal karena tak punya SK kepengurusan, Golkar kini didera masalah 'administrasi' kantornya. Kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat, diketahui belum membayar tagihan listrik sejak bulan Oktober 2015 lalu.

Politikus senior Golkar Yorrys Raweyai menyebut utang listrik partainya ke PLN mencapai Rp 400 jutaan, itu untuk tagihan bulan Oktober dan November yang sudah jatuh tempo. Sedangkan tagihan bulan Desember belum dimasukkan hitungan.

Yorrys mengatakan tanggung jawab pembayaran tagihan listrik kantor Golkar bulan Oktober dan November ada di kubu Agung Laksono. Sebab Agung cs yang menghuni gedung tersebut.

Dilansir dari situs Detik, alasan kubu Agung cs belum membayar uang listrik karena mereka ingin tagihan listrik ditanggung bersama dengan kubu Aburizal Bakrie (Ical).

Bendahara Umum Golkar kubu Agung, Sari Yuliati, menyebut kubu Ical juga punya tanggung jawab setelah MA mencabut SK kepengurusan Golkar kubu Agung pada Oktober 2015. Terlebih, kantor itu dipakai secara bersama-sama terhitung 1 November 2015.

Sari menyebut kubu Agung mampu membayar tagihan listrik tersebut. Namun kubu Agung ingin kubu Ical juga ikut bertanggung jawab mengurus kantor.

"Ini bukan soal nominal, tapi caranya," ujar Sari yang risih soal tagihan listrik partainya diumbar ke publik.

 

Sebelum mengumbar soal tagihan listrik Golkar, Yorrys mengungkap sudah mengusir kubu Agung 3 Desember 2015 lalu. Kunci kantor dia ambil, lalu dia serahkan ke kubu Ical. Yorrys lalu menghubungi Waketum Golkar kubu Ical, Nurdin Halid, meminta urusan tagihan listrik diurus. Nurdin menugaskan Bendum Golkar kubunya, Bambang Soesatyo.

"Tunggakan listrik, pajak dan gaji karyawan yang ditinggalkan kubu Ancol pekan depan akan kami lunasi," kata Bendahara Umum Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo kepada wartawan, Sabtu (2/1/2015).

Bambang mengatakan, tak hanya tagihan listrik yang belum dibayar Agung dkk, tapi juga tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kantor Golkar. Jumlahnya tak sedikit, lebih dari Rp 1 miliar.

"Yang paling memalukan adalah tunggakan PBB yang tidak mereka bayar 1 miliar lebih. Demikian juga gaji karyawan dan satpam," papar Bambang.

Kini Parta Golkar tak sejaya dulu lagi. Tak terlihat lagi kekuatan partai yang dahulu merupakan partai tertua dan terbesar di Indonesia ini. Hegemoni partai berlambang pohon beringin ini sangat terasa di era Orde Baru.

Kader-kader Partai Golkar di masa lalu kerap mengisi berbagai jabatan penting dan strategis di negeri ini. Namun semua itu adalah kisah masa lalu, yang hanya tinggal cerita. Golkar kini telah diambang kehancuran, karena terpecah, dan tak kompak lagi seperti dulu.