Golkar, PAN dan PPP Ingin Kursi Kabinet?

Golkar, PAN dan PPP Ingin Kursi Kabinet?

Selasa, 2 Feb 2016 | 11:03 | Muhammad Takdir
WinNetNews.com - Peluang Partai Golkar (PG) untuk duduk dalam Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terbuka lebar. Sebab, PG telah mendukung penuh pemerintah.

Demikian dikemukakan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, Senin (1/2). "Tak tertutup kemungkinan peluang Golkar untuk duduk di Kabinet Kerja setelah reshuffle jilid kedua nanti semakin terbuka," kata Siti.

Selain PG, menurutnya, peluang serupa akan didapat Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dikatakan, masuknya PG, PAN dan PPP ke kabinet merupakan konsekuensi logis politik. "Secara politik akan ada konsekuensi logis untuk mengakomodasi kader dari ketiga, memperkuat Kabinet Kerja," ujarnya.

Sementara itu, politikus PAN Alimin Abdullah meminta semua pihak tidak mempermasalahkan apabila sejumlah partai akan masuk kabinet. "Kayak gitu aja kok repot. Gabung pemerintahan RI sendiri kok ribut," katanya.

Dia mengingatkan bahwa bergabungnya partai-partai mendukung pemerintah, semata-mata untuk membangun bangsa. "Kita ini mau bangun bangsa. Hal yang penting negara ini maju dan sejahtera," pungkasnya.

 

Partai Demokrat (PD) tetap tidak tertarik untuk masuk ke dalam pemerintahan. PD memilih berada di luar pemerintahan. “Meski ditawari kursi menteri. Demokrat pernah menjadi partai penguasa selama dua periode,” kata Sekretaris Jenderal DPP PD Hinca IP Pandjaitan.

Dia menjelaskan, partainya tetap berkomitmen mengkritik jika ada kebijakan pemerintah yang tak pro rakyat. “'Kami berpengalaman sepuluh tahun di pemerintahan. Ibarat naik bus, kalau aman kita dukung, kalau enggak aman atau goyang-goyang, kita ingatkan,” ujarnya.

Hal senada ditegaskan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid. “PKS tetap istiqomah, tetap di luar pemerintahan, tapi ini bukan berarti oposisi. Kita hanya memaksimalkan peran check and balances,” kata Hidayat.

Anggota Majelis Syuro PKS itu menuturkan, PKS sudah pernah berada di dalam dan di luar pemerintahan. “Sama sekali tak masalah berada di luar. Kami akan beri pengawasan konstruktif atas jalannya pemerintahan. Kalau bagus kita dukung, kalau salah kita kritisi,” ujarnya.

(seperti dilansir dari Berita Satu)

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...