(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Gugatan Pemerintah Rp 7,9 T Terhadap PT BMH Ditolak

Rusmanto
Rusmanto

Gugatan Pemerintah Rp 7,9 T Terhadap PT BMH Ditolak
WinNetNews.com - Gugatan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT Bumi Mekar Hijau di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, terkait kebakaran hutan, ditolak Pengadilan Negeri Palembang. Pemerintah gagal meminta ganti rugi perdata senilai Rp 7,9 triliun.

Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK Rasio Ridho Sani yang hadir dalam persidangan mengatakan, hakim menolak gugatan tersebut dengan sejumlah pertimbangan, di antaranya adalah menilai kerusakan lahan di lokasi kebakaran hutan masih bisa ditanam dan tidak melibatkan pemerintah daerah.

"Gugatan pemerintah terhadap kebakaran di lokasi PT Bumi Mekar Hijau sebesar Rp 7,9 triliun ditolak majelis Hakim PN Palembang," kata Roy kepada detikcom, Rabu (30/12/2015).

Majelis hakim dalam kasus PT BMH ini adalah Parlas Nababan (ketua), Kartidjo (anggota), dan Eli Warti (anggota).

Pemerintah menggugat Perdata PT Bumi Mekar Hijau (BMH) sebesar hampir Rp 8 triliun (kerugian lingkungan hidup Rp 2,69 triliun dan biaya pemulihan lingkungan hidup Rp 5,29 Triliun) atas kasus kebakaran hutan dan lahan di areal konsesinya. Versi pemerintah, PT BMH digugat perdata karena dianggap tidak serius dan lalai dalam mengelola izin yang diberikan, sehingga terjadi kebakaran yang berulang, yaitu pada tahun 2014 dan 2015 di lokasi yang sama yang meliputi luas sekitar 20.000 hektare.

PT BMH adalah perusahaan pengelola kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk bahan baku kertas (pulp) di Ogan Komering Ilir yang beralamat di Jl. R. Sukanto, Kompleks PTC Blok I No. 63, Lantai 3, Sumatera Selatan.

disadur dari situs detik news

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});