H-1 Sidang Pemakzulan Trump, Kuasa Hukum Bakal Pakai Argumen Jadul
Kuasa hukum Presiden AS Donald Trump, Alan Derschowitz bakal menggunakan argumen jadul untuk menguatkan kliennya, Trump jika tidak bersalah dalam sidang kasus pemakzulan, Selasa (21/1). [Foto: Vanity Fair]

H-1 Sidang Pemakzulan Trump, Kuasa Hukum Bakal Pakai Argumen Jadul

Senin, 20 Jan 2020 | 14:50 | Khalied Malvino

Winnetnews.com - Kuasa Hukum Presiden AS Donald Trump, Alan Dershowitz membeberkan bakal berargumen hukum yang dipakai eks Presiden AS Andrew Johnson ketika pemakzulan pada 1868 silam.

Kala itu, kuasa hukum Johnson, Benjamin Curtis mengungkapkan keberatannya lantaran penyelidikan proses pemakzulan terhadap Johnson tidak berdasar atas tuduhan tindak kejahatan.

"Ia (Curtis) berpendapat kepada Senat AS bahwa penyelidikan seperti tindak kejahatan diperlukan. Argumen itu bertahan. Saya akan mengajukan pendapat seperti itu sebagai tim kuasa hukum Presiden Trump. Itu peran saya dan sudah jelas," kata Dershowitz yang juga seorang profesor hukum konstitusi dari Sekolah Hukum Harvard, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Senin (20/1).

Dershowitz mengatakan karena tuduhan yang disampaikan DPR AS kepada Trump dianggap bukan penyelidikan atas perbuatan kejahatan, maka tidak diperlukan menghadirkan saksi. Jika argumen ini diloloskan, maka dia mengatakan sidang di Senat tidak perlu dilanjutkan.

Trump diduga melakukan serangkaian penyalahgunaan kekuasaan dan berupaya menghalangi Kongres. Ia diduga sengaja menahan bantuan pertahanan untuk Ukraina sebesar US$391 juta pada Juli hingga September 2019.

Hal itu dilakukan diduga untuk menekan Presiden Ukraina, Volodymyr Zlenskiy agar mengabulkan permintaan Trump mengusut dugaan korupsi mantan anggota dewan komisaris perusahaan energi Burisma, Hunter Biden.

Hunter merupakan anak calon presiden Partai Demokrat Joe Biden yang akan menjadi rival Trump dalam Pemilu November 2020. Trump diduga melakukan upaya tersebut untuk menjegal Biden.

Selain itu, Trump juga dituduh menghalangi Kongres dengan tidak memberikan akses dokumen kepada panitia khusus. Ia memerintahkan orang-orang yang dipanggil DPR untuk tidak hadir.

Dershowitz mengatakan tuduhan menghalangi Kongres dan penyalahgunaan kekuasaan tidak termasuk dalam kriteria perbuatan presiden yang bisa dimakzulkan. Menurut undang-undang dasar AS, presiden bisa dimakzulkan jika berkhianat, menerima atau memberi suap dan melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran sikap tingkat tinggi lainnya.

Meski begitu, konstitusi AS tidak merinci apa yang dimaksud dengan tindak kejahatan dan pelanggaran sikap tingkat tinggi.

Sedangkan menurut pakar hukum konstitusi Harvard, Prof. Noah Feldman, mengatakan yang dimaksud tindak kejahatan dan pelanggaran sikap tingkat tinggi adalah penyalahgunaan jabatan presiden demi keuntungan pribadi atau untuk melakukan korupsi terhadap proses pemilihan atau membahayakan keamanan nasional AS. Menurut dia, presiden bisa dimakzulkan meski tidak melakukan kejahatan.

Sidang perdana pemakzulan Trump akan mulai digelar di Senat AS pada Selasa (21/1). Senat AS kemungkinan akan terlebih dulu menghadirkan kuasa hukum presiden dan sejumlah saksi, sebelum memanggil Trump. [cnn]

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...