Habiburokhman Minta Mendagri Dinonaktifkan, Ini Tanggapan PDIP

Oky
Oky

Habiburokhman Minta Mendagri Dinonaktifkan, Ini Tanggapan PDIP Sumber : Istimewa

Winnetnews.com - PDIP angkat bicara terkait usulan Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, yang meminta Mendagri Tjahjo Kumolo dinonaktifkan gara-gara pelantikan Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar.

"Tuntutan tersebut tidak tepat dan berlebihan. Lagian tidak ada dalam opsi di pemerintah untuk nonaktif kecuali pengadilan memutuskan menteri melakukan kesalahan. Silahkan tanya di komisi II saja biar diulang Mendagri penjelasannya," kata Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP, Eva Kusuma Sundari.

Menurut Eva, PDIP tak ikut campur dalam penunjukan Iriawan. Eva menyatakan Tjahjo sudah menjelaskan secara gamblang soal penunjukan Iriawan.

"PDIP tidak ikut-ikut dan sepenuhnya percaya bahwa kebijakan tersebut ada dasarnya sebagaimana diungkap Mendagri. Penjelasan Mendagri gamblang dan sudah dimuat di banyak media. Harap pak H baca baik-baik," ujar Eva.

Eva juga heran ada anggapan penunjukan Iriawan bakal mempengaruhi preferensi pemilih. Ia meminta semua pihak tetap santai dan berpikir secara jernih.

"Lagian, 10 hari terakhir sebelum coblosan apa bisa mengubah prefrensi pemilih? Jika ini dicurigai mau intervensi pilkada. Santai dan tetap jernih lah di masa menjelang lebaran ketupat," jelas Eva.

Sebelumnya, pelantikan Komjen M Iriawan jadi Pj Gubernur Jabar menuai protes. Habiburokhman pun meminta Mendagri Tjahjo Kumolo dinonaktifkan gara-gara keputusan ini. 

Habiburokman berpendapat pejabat di kepolisian tidak bisa disederajatkan dengan pejabat tinggi madya. Dia mengaku sudah melaporkannya ke Ombudsman dan mendapat jawaban bahwa hal itu adalah maladministrasi.

"Karena sudah tahu ini maladministrasi tapi diteruskan, saya mengusulkan Mendagri dinonaktifkan seperti yang Kemendagri sampaikan ketika Anies mendapat rekomendasi Ombudsman soal Tanah Abang. Kalau Anies tidak mengikuti apa yang disampaikan Ombudsman, akan dinonaktifkan. Begitu juga saat ini usul konkret saya, Menteri Dalam Negeri dinonaktifkan," ungkap Habiburokhman.

Menanggapi kritik itu, Tjahjo menegaskan kalau dia tak melanggar undang-undang. Menurutnya dia telah bertanggungjawab sesuai undang-undang. "Saya bertanggungjawab sesuai undang-undang," tegas Tjahjo.

Apa Reaksi Kamu?