Hakim MK Nilai Permohonan Uji Materi UU KPK oleh Mahasiswa Terlalu Prematur
Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Hakim MK Nilai Permohonan Uji Materi UU KPK oleh Mahasiswa Terlalu Prematur

Senin, 30 Sep 2019 | 16:20 | Sofia Citradewi

Winnetnews.com - Hakim Mahkamah Konstitusi Wahiduddin Adams menilai uji materi UU KPK hasil revisi yang diajukan 18 mahasiswa masih terlalu prematur. Ia berdalih undang-undang tersebut baru sebatas disahkan DPR, dan belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

“UU itu membutuhkan tahapan perencanaan, ini sudah, penyusunan, sudah, pembahasan, sudah. Pengesahan, ini yang belum. Karena pengesahannya oleh presiden, dan pengundangan,” jelas Wahiduddin dalam sidang di gedung Mahkamah Konstitusi, seperti dilansir Tempo.co (30/9).

Diketahui ada 18 mahasiswa yang mengajukan gugatan uji materil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang KPK. Kuasa pemohon tertulis Zico Leonard Djagardo Simanjutak, mahasiswa  Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam uji materilnya, para penggugat disebut mempermasalahkan syarat pimpinan KPK yang diatur dalam UU KPK Pasal 29. Pasal itu mengatur bahwa pimpinan KPK harus memenuhi syarat kualitas seperti: tidak pernah melakukan perbuatan tercela, memiliki reputasi yang baik dan melepaskan jabatan struktural atau jabatan lain selama menjadi pimpinan KPK.

Dalam gugatan formil, para penggugat mempermasalahkan proses revisi UU yang dinilai cacat prosedur karena tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas. Mereka juga menyoalkan rapat paripurna pengesahan UU KPK pada 17 September 2019.

Hakim Konstitusi Wahiduddin juga mengungkap bahwa di antara pemohon ini, ada yang tak sepenuhnya mahasiswa. Dia juga membeberkan, dalam daftar pemohon nomor 15, tertulis bahwa ia merupakan politikus dan merupakan mantan mahasiswa. Sedangkan pemohon nomor 17 tak mencantumkan statusnya.

“Yang dilampirkan tidak ada kartu mahasiswa, hanya KTP. Ini sekadar mengingatkan,” imbuh Wahiduddin.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...