Skip to main content

Harus Ada Penengah dalam Proyek Reklamasi

Harus Ada Penengah dalam Proyek Reklamasi
Harus Ada Penengah dalam Proyek Reklamasi

WinNetNews.com - Kisruh proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta, sampai saat ini belum menemui titik temu. Meski pemerintah dan perlemen sudah sepakat untuk menghentikan sementara proyek tersebut, aktivitas bisnis dari para pengembang proyek itu tetap berlanjut.

Ketua Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia, Zulfi Syarif Koto menilai, perlu adanya moratorium bersama para pemangku kepentingan terkait, guna menyelesaikan permasalahan reklamasi, agar tidak timbul stigma negatif di kalangan masyarakat.

“Duduk bersama dan selesaikan secara baik. Putuskan bersama, baik itu untuk pengembang maupun investor,” ujar Zulfi, saat berbincang seperti di kutip dari situs VIVA, Jakarta, Senin 18 April 2016.

Zulfi memandang, selama ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan para pengembang, serta pemangku kepentingan terkait, justru seperti berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah Pusat dalam hal ini, kata dia, seharusnya bisa menjadi penengah.

Apalagi, langkah pemasaran yang dilalukkan PT Agung Podomoro Land Tbk, yang memiliki hak atas pengelolaan Pulau G kawasan tersebut memang sudah melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku, karena belum memiliki persayaratan yang cukup.

“Sekarang sudah ada iklan di TV, belum lagi video di Youtube (yang diunggah Podomoro Land). Ini harus diatur, jangan justru liberal. Harus kembali kepada Pancasila, karena kita negara hukum,” tuturnya.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, disebutkan bahwa persyaratan keterbangunan fisik minimal harus 20 persen jika para pengembang ingin memasarkan proyeknya. Sayangnya, aturan pelaksana teknis dari UU tersebut sampai saat ini belum rampung.

Sumber dari VIVA , Jakarta

Foto: Wahyu Putro A

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top