Heboh Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Wali Kota Jakut Bilang Begini

Khalied Malvino
Khalied Malvino

Heboh Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Wali Kota Jakut Bilang Begini Pedagang menjajakan foto pasangan Presiden dan Wapres, Jokowi-Ma'ruf. [Foto: Suara.com]

Winnetnews.com - Kota Adminsitrasi Jakarta Utara tengah heboh pasca kabar pemasangan atribut pemerintahan berupa foto pasangan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) Jokowi-Ma’ruf belum ada di ruang kerja.

Awal mula kabar tersebut mencuat setelah Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara, Win Bawar menyatakan pihaknya menyisihkan tunjuangan kerja daerah guna mengganti 15 pasang foto di kantor wali kota.

Informasi tersebut rupanya semakin meluas setelah menjadi konsumsi publik. Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Jakarta Utara, Sigit Wijatmoko mengungkapkan minimnya anggaran penggantian foto Presiden dan Wapres terpilih, Jokowi-Ma’ruf di kantornya.

Minimnya anggaran tersebut sempat dialami pada masa pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Itu saya lagi klarifikasi ya ke jajaran saya karena kan tidak semuanya itu kita bicara hanya berdasarkan nomenklatur mata anggaran," kata Sigit dikutip CNNIndonesia.com, Senin (21/10).

Sigit menjelaskan, pemerintah kota administrasi Jakarta Utara akan mengikuti standar dan ketentuan terkait pemasangan lambang negara yang salah satunya adalah foto presiden dan wakil presiden.

Ia menerangkan, pemasangan sejumlah atribut terkait ketentuan kantor pemerintahan tidak selalu harus dilihat dari anggaran yang ada.

"Ya itu (pernyataan tidak ada anggaran) saya bilang salah. Kalau kita bilang mekanisme anggaran, kita kan bicara budget APBD DKI sudah terbuka. Bisa dilihat di website. Tapi terhadap pernyataan tersebut saya sampaikan bahwa aturan yang melekat pada setiap instansi pemerintah ini berlaku," kata Sigit.

Lebih lanjut ia menyebut, kebutuhan seperti kelengkapan alat kerja, kantor, hingga pemasangan lambang negara menurutnya harus sesuai dengan standar dan tidak bisa sembarangan.

"Saya pastikan tidak ada pembedaan antara pemerintah kota administrasi Jakarta Utara dengan pemerintah lainnya di Indonesia," tukas Sigit.

"Misalnya diberikan, ini ada penyediaan, kita bicara misalnya foto tersebut ini kan harus diberikan atau dicetak oleh lembaga resmi negara, distribusinya juga kan bukan kita beli foto sembarang dong," tandasnya.

Apa Reaksi Kamu?