HNW: Ancaman dan Intimidasi Terhadap Ulama Nyata Adanya
Foto: Jawa Pos

HNW: Ancaman dan Intimidasi Terhadap Ulama Nyata Adanya

Selasa, 15 Sep 2020 | 14:10 | Anggara Putera Utama

Winnetnews.com -  Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyoroti insiden penusukan terhadap ulama di Indonesia. Ia menilai untuk mencegah itu penting untuk membuat  Undang-Undang Perlindungan Tokoh Agama. UU tersebut nantinya bukan hanya untuk lindungi tokoh Agama Islam saja namun semua tokoh agama dari seluruh agama yang diakui di Indonesia.

Hidayat meminta DPR RI dan Pemerintah segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU PTASA) yang telah diputuskan menjadi RUU Prolegnas Prioritas 2020.

"Selama ini Indonesia sebagai Negara Hukum, belum mempunyai aturan hukum yang khusus untuk melindungi tokoh agama dari beragam agama yang diakui sah di Indonesia," kata Hidayat Nur Wahid (HNW), dalam keterangannya di Jakarta, Senin (14/9).

Menurut HNW, penikaman terhadap Syekh Ali Jaber merupakan bukti bahwa ancaman dan intimidasi terhadap ulama, tokoh Agama Islam, dan juga tokoh agama lainnya, nyata adanya.

Oleh karena itu sebagai negara Pancasila  yang mengakui kebebasan melaksanakan ajaran agama sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia dan mewajibkan Negara untuk melindungi seluruh Penduduk Indonesia dalam UUD NRI 1945, negara perlu instrumen hukum yang spesifik dan bisa melindungi peran para tokoh agama saat menyampaikan ajaran agamanya masing-masing.

"Ini bukan kasus yang pertama, karena kasus serupa sudah berulangkali terjadi. Kalau negara sekuler seperti Amerika Serikat, yang mayoritas beragama Kristiani saja mempunyai aturan hukum untuk melindungi pemuka agama agar tidak dikriminalisasi, seperti adanya Pastor Protection Act, maka sewajarnya bila Indonesia negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa juga mempunyai aturan hukum yang menjadi lex spesialis untuk melindungi tokoh agama,” ujarnya.

Ia menjelaskan RUU tersebut akan berisi fisik bagi tokoh agama dari semua agama yang diakui di Indonesia, saat mereka sedang menyampaikan ajaran agamanya dan juga sanksi bagi yang melakukan persekusi terhadap tokoh agama.

Menurutnya perlindungan fisik dapat berupa perlindungan dari intimidasi, ancaman kekerasan, hingga kekerasan fisik yang dapat menimpa tokoh agama.

"Hal itu perlu diatur secara tegas di dalam peraturan lex spesialis di level undang-undang. Sanksi bisa berupa kurungan penjara maupun denda," katanya.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...