(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

HOOQ , Layanan Video On Demand Milik Singtel Resmi Masuk Indonesia

contributor-one
contributor-one

HOOQ , Layanan Video On Demand Milik Singtel Resmi Masuk Indonesia
WinNetNews.com - HOOQ, layanan video on Demand milik Singapore Telecommunications (SingTel) berkolaboirasi dengan Sony Pictures Television, dan Warner Bros, akhirnya resmi masuk pasar Indonesia.

Peter Bithos, Chief Executive Officer (CEO) HOOQ mengatakan Video on Demand dari HOOQ bisa dinikmati melalui perangkat apapun termasuk komputer, smartphone, tablet, dekoder dan smart TV melalui Google Chromecast. Platform yang mendukung adalah iOS dan Android. HOOQ menyedian 35 ribu jam hiburan dari film dan serial TV.

“Kami punya lebih dari seribu film Indonesia hasil kerjasama dengan MNC Konten, Transmedia, Multivisionplus, dan 13 Entertainment. Dengan misi membawa sejuta ceita untuk semilyar orang, kami berupaya mengubah cara masyarakat Indonesia mendapatkan hiburan,” katanya di sela-sela peluncuran layanan HOOQ di Jakarta, Kamis (14/4).

Sementara itu, Guntur Siboro, Country Head HOOQ Indonesia, mengatakan, pihaknya menggandeng semua operator seluler tanah air sebagai mitra. Hal ini sebagai wujud komitmen pihaknya dalam menghormati aturan pemerintah terkait konten dan aplikasi.

“Kami menghormati regulasi yang ada di Indonesia. Sesuai saran Pak Menteri (Menkominfo Rudiantara), kita harus bekerjasama dengan semua operator untuk memenuhi aturan. Itu kami lakukan,” kata Guntur.

Menurut Guntur, bentuk kerjasama dengan operator seluler adalah layanan potong pulsa (Carrier Billing) untuk berlangganan HOOQ. Operator yang diajak bekerjasama adalah Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata, Tri Indonesia, dan Smartfren.

“Kami berikan layanan untuk semua segmen, karena itu potong pulsa mewakili keinginan itu. Bisa juga pakai kartu kredit, nanti juga akan dikembangkan titik bayar di gerai ritel. Sekarang seminggu kita gratiskan mulai hari ini, setelah itu biaya berlangganan per bulan Rp 49.500,” ujarnya.

Dia menambahkan, dengan menggandeng operator untuk pembayaran, maka isu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Biaya Hak Penyelengaraan (BHP) telekomunikasi atau Universal Service Obligation (USO) sudah selesai.

“Paling soal Pajak Penghasilan (PPH). Tetapi kami ini belum jelas “bentuknya” secara regulasi. Sekarang kita masih representative office, tak ada masalah bikin Perseroan Terbatas (PT), tetapi tadi itu, regulasinya belum jelas,” tuturnya.

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});