ICW Tantang Mendagri Reformasi Sistem Parpol Jelang Pilkada 2020

Khalied Malvino
Khalied Malvino

ICW Tantang Mendagri Reformasi Sistem Parpol Jelang Pilkada 2020 Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menantang Mendagri Tito Karnavian mereformasi partai politik (parpol) jelang Pilkada 2020. [Foto: harianpijar.com]

Winnetnews.com - Pilkada 2020 yang bakal dilakukan serentak di 270 daerah diklaim bakal banyak menimbulkan aroma konflik etis, tak akan jauh berbeda dengna Pilpres dan Pileg 2019 yang banyak melibatkan partai politik (parpol).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menyatakan bakal mengevaluasi Pilkada 2020 yang dilakukan secara langsung. Merespon pernyataan Mendagri Tito, Indonesian Corruption Watch (ICW) sebagai lembaga pengawas independen pun menyatakan akan melakukan hal yang sama.

“Evaluasi Pilkada memang langkah penting untuk memetakan persoalan penyelenggaraan demokrasi di daerah, agar menjadi lebih berkualitas dari sisi penyelenggara dalam hal ini KPU dan KPUD, peserta yaitu komponen parpol dan kandidat calon kepala daerah, serta pemilih yang didominasi masyarakat di 270 daerah,” jelas peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Selasa (19/11) seperti dikutip laman Tempo.co.

Namun, menurut ICW, wacana pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung merupakan kesimpulan prematur atas keinginan pemerintah yang baru akan melakukan evaluasi.

"Ada kesan seolah-olah mengarahkan persoalan Pilkada berbiaya mahal hanya kepada pemilih," ujarnya.

Kurnia menjelaskan, faktor politik uang justru dituding menjadi biang persoalan. Penilaian ini tidak komprehensif, sebab melupakan persoalan jual beli calon dan mahar politik sebagai salah satu masalah utama.

Kurnia menegaskan, untuk itu ICW menantang Mendagri Tito mereformasi sistem partai sebelum mengubah format Pilkada. Bagi ICW, pembenahan partai menjadi prasyarat utama sebelum mengubah model Pilkada. Tanpa pembenahan partai, ICW menilai persoalan politik yang berbiaya mahal tersebut tak akan bisa selesai.

Selain itu, inisiatif pembenahan partai secara kolektif justru sering didorong oleh KPK dan masyarakat sipil. Namun sejauh ini, belum ada respon konkrit dari pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai konsep pembenahan partai.

"Agar menjadi demokratis, modern dan akuntabel," ujarnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyatakan ingin mengkaji pilkada secara langsung. Menurut Tito, sistem politik pilkada langsung yang sudah berjalan selama 20 tahun belakangan ini perlu dievaluasi. Dia menuturkan sistem tersebut bermanfaat bagi partisipasi demokrasi, tetapi juga memiliki sisi negatif.

"Kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp30 miliar mau jadi bupati mana berani dia," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11). [tempo]

Apa Reaksi Kamu?